TROL,Jember – Dualisme posisi sekretaris daerah di pemerintah kabupaten Jember, Jawa Timur. Bupati Faida memberhentikan Mirfano dan mengangkat Achmad Imam Fauzi menjadi pelaksana harian sekda. Namun keputusan itu masih digugat.
Surat pemberhentian Mirfano diterbitkan pada 28 Desember 2020. Dia dibebaskan sementara dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember karena dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa disiplin tingkat berat, menyusul pernyataannya soal larangan mutasi oleh Mendagri kepada media massa.
Pemberhentian Mirfano ini sempat memunculkan tanda tanya dikalangan birokrasi soal penggantinya. Bupati Faida sama sekali tidak pernah secara terbuka mengumumkan pembebasan tugas Mirfano maupun penggantinya.
Pengganti Mirfano baru diketahui, setelah beredar Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember. Di situ Fauzi yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertandatangan sebagai pelaksana harian sekretaris daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Arismaya melihat dualisme posisi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, terutama sekretaris daerah, membuat birokrasi gamang dalam melaksanakan perkada itu. Keabsahan pencopotan dan penggantian Mirfano secara hukum masih dipertanyakan.
Apalagi belakangan Mirfano melawan pencopotannya. Dia menyewa pengacara Achmad Cholily untuk mempersoalkan keputusan itu. “Pak Mirfano belum pernah diperiksa (sebelum diberhentikan), dan ini yang menyebabkan Pak Mirfano melakukan keberatan dan ini diatur dalam peraturan pemerintah,” katanya
Cholily sudah melayangkan surat keberatan tertulis pada 4 Januari 2021. “Apabila dalam waktu 10 hari setelah diterimanya keberatan itu, tidak ada jawaban, maka keberatan saya menurut hukum dibenarkan,” katanya.
Cholily mengatakan, menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri, setelah pemilihan kepala daerah dilarang adanya pergantian pejabat sampai calon bupati terpilih dilantik. “Andaikata (Bupati) Faida terpilih (lagi dalam pemilihan kepala daerah kemarin), itu pun tidak boleh melakukan pergantian pejabat. Terlebih lagi dia tidak terpilih,” katanya.
Dikalangan birokrasi, Mirfano masih lebih disegani daripada Fauzi. “Di mata mayoritas birokrasi tak ingin ikut berpolemik soal banyak versi tentang sekda, sekda masih Pak Mirfano, ya itu yang kami ikuti,” kata Kepala Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mumbulsari Ading Abdul Karim.
Staf Ahli Pemkab Jember Widi Prasetyo sepakat jika sebagian besar ASN masih mengakui Mirfano sebagai sekda definitif. “Ini karena apa yang dilakukan bupati (mengganti Mirfano) tidak melalui prosedur yang benar. ASN itu kalau akan dijatuhi sanksi disiplin, pertama, harus ada pemeriksaan. Tidak tiba-tiba langsung di-nonjob-kan,” katanya Sabtu (16/1).
Wakil bupati Abdul Muqiet Arief juga lebih sering berdiskusi dengan Mirfano untuk menenangkan kalangan birokrasi yang bergejolak dengan kebijakan bupati Faida. Mirfano juga tampil ikut memberikan penjelasan kepada ASN dalam dua kali pertemuan dengan perwakilan ASN di kantor Pemkab Jember.
Pertama, saat ratusan orang aparatur sipil negara melakukan apel di Aula PB Sudirman, Kantor Pemkab Jember, Rabu (30/12) untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap bupati Faida.
Mirfano sendiri memimpin mosi tidak percaya itu. “Dulu kita berharap perjalanan menyenangkan menuju surga, bukan menuju neraka yang setiap tahun kita dihantui persoalan-persoalan. Oleh sebab itu saya secara pribadi menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap bupati Jember Faida,” katanya, disambut tepuk tangan riuh hadirin saat itu.
Kedua, pertemuan dengan ASN di Aula PB Sudirman, Selasa (12/1). Pertemuan tersebut membahas masalah pengangkatan sejumlah pelaksana tugas oleh bupati Faida pada posisi yang sudah terisi. Saat itu, Mirfano meminta maaf kepada rakyat Jember. “Seandainya dalam situasi sekarang ini, terjadi pelayanan publik yang tak maksimal. Namun kami berupaya menyelesaikan semua dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih berkualitas,” katanya.
Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sekda seharusnya mendapatkan surat keputusan dari gubernur. “Sementara sampai saat ini belum ada putusan dari gubernur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mengakui Pak Mirfano sebagai sekda,” katanya.
Langkah pemberhentian Mirfano dan penggantiannya dengan Fauzi, dinilai Halim, menciptakan banyak bom waktu. “Menciptakan banyak ranjau terhadap jalannya roda pemerintahan, dan sampai saat ini peraturan kepala daerah banyak juga memunculkan kegamangan,” katanya. (maya)
sumber:beritajatim
