TROL, Mojokerto – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Mojokerto ricuh. Ketua HMI Mojokerto, Elang Teja Kusuma menyebut ada kekerasan fisik dari petugas saat mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9).
“Ketika pak Itok (Ketua DPRD Kota Mojokerto) mau mundur, saya sengaja atau tidak saya terkena kepalan tangan di sebelah sini, tadi teman-teman membantu saya ditarik mundur,” ujarnya sembari menunjuk di bagian pelipis mata kirinya,seperti diberitakan surya.co.id (7/9).
Mahasiswa mendesak Kapolresta Mojokerto, AKBP Wiwit Adisatria agar mengusut anggotanya yang diduga melakukan kekerasan tersebut.
Tadi sudah kami nyatakan tegas, polisi, lebih tepatnya Kapolres harus memberikan pernyataan sikap secara tegas dan terukur kepada anggotanya,” terang Elang .
Pihak Kepolisian meminta waktu dua kali 24 jam untuk mencari oknum petugas yang diduga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa.
“Dua kali 24 jam anggotanya akan ditindak, tadi polisi yang mengamankan unjuk rasa,” terangnya.
AKBP Wiwit Adisatria mengatakan, pihaknya akan menindak tegas terhadap anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran saat melakukan pengamanan unjuk rasa.
Bahkan melalui pengeras suara di lokasi unjuk rasa, ia langsung memanggil Kasi Propam Polres Mojokerto Kota untuk menyelidiki dugaan kekerasan fisik terhadap mahasiswa tersebut.
“Saya pastikan kalau dia melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa hari ini harus ditindak, saya jaminanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9).
Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya terdiri dari HMI, PMII, GMNI, BEM dan IMM.
Adapun tuntutan mahasiswa, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan tindakan guna mengantisipasi inflasi dampak kenaikan harga BBM.
Ketua PC PMII Mojokerto, Ahmad Rofi’i menjelaskan, aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya ini menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Aksi unjuk rasa mahasiswa gabung Mojokerto Raya hari ini terkait dampak kenaikan harga BBM, dan kami meminta pemerintah agar seluas-luasnya membuka atau menyediakan lowongan pekerjaan,” jelasnya.
Tuntutan mahasiswa adalah, menuntut DPRD Kota/Kabupaten Mojokerto mengusulkan pencabutan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi lantaran telah mengorbankan kondisi ekonomi rakyat khsusus kelas bawah, UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Mengawasi penyaluran BBM subsidi dari pusat ke daerah secara transparan dan tepat sasaran.
Menuntut adanya Perbub/Perwali berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah, menekan inflasi dan persoalan ekonomi rakyat.
“Saya minta pemerintah juga memperbanyak terkait UMR harus dinaikkan karena dari 10 ribu (BBM Subsidi) kenaikan harga hampir 30 persen sehingga pendapat masyarakat juga harus naik,” ucap Rofi’i.
Dia mengatakan, soal aksi unjuk rasa yang sempat ricuh dengan petugas bersangkutan merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Mojokerto.
Para mahasiswa tidak puas dengan dewan yang bertele-tele, dan tidak ada solusi terkait aspirasi mereka yang menginginkan Pemerintah Daerah mengusulkan pembatalan kenaikan harga BBM subsidi.
“Ini bentuk kekecewaan kami, apalagi dewan DPRD Kota menyampaikan pun tidak memuaskan kami, sehingga itu tindakan kekecewaan kami terhadap Pemerintah Kota Mojokerto khususnya dan juga Pemerintah Pusat,” tandasnya.(s supriyanto)
