foto: Demo BBM di depan gedung DPRD Lamongan, Rabu (7/9).
TROL, Lamongan – Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Pergerakan Masyarakat Lamongan (Ampera)Lamongan, Rabu (7/9)
PMII mengawalinya dengan memblokade jalan nasional, tepatnya di pertigaan Tugu Adipura antara jalan Lamongrejo – jalan Panglima Sudirman.
Para demonstran menutup jalan nasional hingga sekitar 30 menit dengan membentuk barisan melingkar di titik Tugu Adipura.
Praktis jalan nasional arus Lalin macet. Semua pengguna jalan dari arah Surabaya dan Babat arus lalin berhenti total.
Selama di pertigaan Adipura para perwakilan mahasiswa bergantian berorasi, dan selebihnya menutup jalan dengan membentuk barisan barikade jalan nasional dan jalan kabupaten tepatnya di jalan Lamongrejo.
Upaya pendekatan polisi pada mahasiswa agar membuka sebagian ruas jalan ditolak mahasiswa hingga orasi usai untuk menuju kantor DPRD jalan Basuki Rahmat.
Puas berorasi dari atas truk dengan didukung sound system lengkap, massa membuka jalan dan melanjutkan perjalanan ke gedung dewan.
“Masyarakat sakit, kita mahasiswa PMII menolak kenaikan harga BBM, ” tandas ketua Pimpinan Cabang PMII Lamongan, Sirojul Munir.
Menaikkan harga BBM saat masyarakat masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 merupakan kebijakan yang tidak tepat.
Seperti aksi umumnya,pendemo membawa karton rentang yang berisi tuntutan dan nada – nada sumbang akibat kenaikan harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah sejak Sabtu (3/9).
Massa longmarch dari pertigaan Tugu Adipura kemudian di jalan Lamongrejo dan Basuki Rahmad tepat depan gedung DPRD.
Di depan gedung dewan massa menyuarakan 3 tuntutanya Abdul Ghofur sebagai ketua DPRD Lamongan yang menemui massa pendemo.
“Hai wakil rakyat, temui kami dan dengarkan tuntutan kami PMI, ” teriak Sirojul.
“Dan menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Ketua DPRD , Abdul Ghofur yang sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa.
“Kesepakatan ini saya tandatangani dan bermeterai untuk segera saya lanjutkan ke pemerintah pusat,” kata dia.
Abdul Ghofur mendukung apa yang diinginkan masyarakat dan para mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM.
Massa PMII puas atas dukungan Ketua DPRD, dan tanda tangan surat ketua dan mengunggah ke medsos, termasuk Instagram dewan Lamongan.
Selanjutnya masa Ampera datangi gedung dewan yang sebelumnya menggelar demo di Kantor Pemkab Lamongan
Apa yang disuarakan Ampera senada dengan apa yang jadi tuntutan PMII. Massa Ampera ditemui Ketua DPRD Abdul Ghofur
Menurut Ampera, tidak rasional dan tidak dibenarkan jika masyarakat menjadi korban. Kenaikan harga BBM akan menambah beban masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah.
Kondisi ini akan memicu kenaikan harga komoditas seperti makanan dan jasa nantinya. Sehingga bisa dipastikan negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
“Masyarakat akan semakin kesusahan menghadapi dampak dan kebijakan ini,” tandasnya.
Skenario yang sama dilakukan Abdul Ghofur. Ia menandatangani surat pernyataan dukungan menolak harga BBM.
“Apa yang sudah ditandatangani Ketua Dewan harus dikirim langsung ke pemerintah pusat. Faximile sekarang juga,” teriak perwakilan Ampera.
Abdul Ghofur menyepakatinya dan masuk gedung untuk mengirim surat pernyataan lewat faximile. Perwakilan massa Ampera turut ikut masuk membuntuti ketua dewan mengirim surat dimaksud.(tadi)
