Daerah  

Kisruh Soal Dana Kerjasama Berita DBHCHT di Sumenep

TROL, Sumenep – Viral Foto dokumen anggaran belanja iklan kerjasama advertorial bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 kabupaten Sumenep.

Diketahui pencairan dana publikasi DBHCT dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep.

Kerjasama publikasi DBHCHT dengan media dilihat dari daftar terdapat selisih luar biasa besarnya angka – angka.Beberapa dari mereka yang mendapatkan nilai kecil merasa tidak mendapat keadilan.

Dari daftar yang bocor itu diketahui puluhan media masa menerima 2 juta, sementara lainya puluhan juta,bahkan ada yang mencapai ratusan juta.

Belum didapat keterangan dasar yang digunakan oleh pihak Satpol PP soal besaran dan peruntukan masing – masing media masa. Pihak Satpol PP mengatakan bembagian masing – masing media berada di Diskominfo.

Berdasarkan keterangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep, kucuran anggaran dengan nilai puluhan miliar dari DBHCHT saat ini dibagi dalam tiga aspek, yakni untuk kesejahteraan masyarakat 50 persen, kesehatan 40 persen, dan penegakan hukum 10 persen.

Persentase pembagian DBHCHT saat ini berbeda ketika dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya, yakni lebih fokus pada bidang kesehatan dan penegakan.

“Pembagian itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada”. kata Ferdian pada sejumlah media, Selasa 27 September lalu.

Dilain pihak, sejumlah wartawan menyoal soal selisih yang fantastis ini.Rencananya (mereka yang mempersoalkan) akan kembalikan dana itu.

Sementara wartawan yang tidak ikut melakukan kerjasama lebih banyak diam dan mengamati.

Berdasarkan informasi yang di himpun oleh media ini, dari rekap berkas pencairan DBHCHT gelombang 2 tahun 2022 yang sebelumnya sudah bocor dan viral diberbagai WhatsApp Group (WAG) pembagian anggaran publikasi DBHCHT yang terkesan pilih kasih.

Menanggapi hal tersebut, Achmad Laili Maulidy sebagai Kasat Pol PP kabupaten Sumenep, selaku pengguna anggaran DBHCHT menyampaikan, bahwa pembagian jatah anggaran untuk perusahaan media diatur oleh Diskominfo.

“Untuk pembagian iklan itu pusatnya di Kominfo, bisa saja itu masih diajukan”. Alibinya kepada salah satu media, melalui sambungan teleponnya, Rabu lalu (26/10).

(Rudi hartono).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *