Daerah  

Dilaporkan Sebagai Makelar Kasus, Terlapor Tak Pernah Dikonfirmasi

TROL, Sumenep – Soal pemberitaan atas tudingan sebagai makelar kasus (markus) oleh sebuah media online yang berkantor pusat di Jakarta menggegerkan Sumenep.

Media yang juga berkantor di Sumenep tersebut edisi 10 November lalu merilis Fz itu dianggap sebagai makelar kasus dalam judul berita “Seorang Makelar Kasus Dilaporkan ke Polisi, Atas Dugaan Penipuan”.

Isu tersebut bagai bola liar dan mendapat respon negatif dari warganet dalam WhatsApp group (WAG).

Kepada transindonesia Fz mengaku tidak pernah dikonfirmasi hingga saat ini “sehingga berita tersebut tidak berimbang ” kata Fz,Minggu (13/11).

“Jelas saya yang merasa tidak nyaman”. aku Fz

Santer jadi pembicaraan jika bola panas itu diduga digiring oleh H. Safiudin yang akrab disapa H. Pe’u seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pengadilan Agama di Kabupaten tetangga. Menurut perbincangan di banyak tempat H. Pe’u diduga sebagai pembuat opini dalam WAG yang kemudian diframing sehingga disorot oleh anggota WAG.

Belum jelas motivasi yang dibangun H. Pe’u mem-framing pemberitaan dengan tudingan sebagai Markus pada Fz, yang diduga menjadi pemicu laporan polisi oleh oknum Kepala Desa (kades).

Kepada transindonesia H.Pe’u tidak menjelaskan kepemilikan perusahaan media tersebut “Bisa ditanya pada pimrednya” jawabnya singkat

Ditanyakan definisi Markus yang menjadi pelaporan dengan ketentuan penggelapan yakni pasal 372 ia tidak bisa mengurai. Berdasarkan pernyataan kades melalui H. Pe’u, bahwa Kades tidak pernah menandatangani surat kuasa terhadap kuasa hukumnya yakni Kurniadi, SH, namun Kurniadi mengatakan sebaliknya bahwa kades sudah menandatangani surat kuasa.

Menurut Kurniadi, Markus itu adalah kerjasama jahat yang menggunakan trik uang untuk melepaskan jerat hukum terduga pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Namun faktanya berbanding terbalik dengan berita yang beredar karena Fz sebagai terlapor justru ada hubungan yang berkaitan erat dengan Kurniadi sebagai penasehat hukum (PH) oknum kades tersebut, soal tarif sudah disepakati antara PH dengan Kades.

Sebelumnya diberitakan Fz dilaporkan ke Polres Sumenep oleh seorang kepala desa inisial SNT dari kecamatan Arjasa.

Pada laporan itu oleh Snt, Kuasa Hukum dianggap tidak maksimal melakukan pembelaan hukum kepada terdakwa yang tak lain adalah adik sepupu Snt.

Snt mengaku telah memberikan sejumlah uang dan sisanya akan dilunasi setelah kasus itu selesai.

(hartono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *