TROL, Trenggalek – Pemkab Trenggalek bertekad rampungkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di tahun 2025.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan penentuan lokasi pembebasan lahan direncanakan akan keluar pada tahun 2024.
Saat ini Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut terutama yang melewati lahan milik warga.
Sedangkan yang melewati kawasan hutan perhutani, Pemkab Trenggalek telah mengusulkan Izin Pinjam Pakai.
Mas Ipin menghitung, biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut lebih kurang 200 miliar.
“Tinggal nanti di akhir tahun bisa dilakukan pembayaran ganti lahan pemukiman rakyat,” ungkapnya, Sabtu (8/6), mengutip tribun.
Mas Ipin menyebutkan, lahan yang belum dibebaskan adalah rencana ruas JLS penghubung kecamatan Watulimo – kecamatan Munjungan, lalu penghubung kecamatan Munjungan – kecamatan Panggul. Sedangkan di tengah-tengah kecamatan tersebut sudah ada JLS existing.
“Panjang jalan yang akan dibebaskan sekitar 30 Kilometer,” pungkasnya
Proyek lanjutan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Trenggalek yang akan dimulai kembali pada tahun 2024 ini membuat Pemkab harus berpikir keras.
Pasalnya, Pemkab Trenggalek tak memiliki anggaran yang cukup untuk dapat melanjutkan proyek tersebut. Kini, diketahui hanya tersedia sekitar 500 juta untuk pembebasan lahan giga proyek tersebut.
“Tahun ini kami memiliki anggaran sangat kecil sekali untuk melakukan pembebasan lahan itu, yakni sekitar 500 juta,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Ramelan, seperti yang dikutip radar tulungagung (jawapos grup).
Kondisi tersebut, membuat pemkab tidak berani menganggarkan pembebasan lahan JLS dengan dana yang besar. Apalagi, untuk pembebasan lahan tersebut dibutuhkan anggaran sekitar 285 miliar.
“Kami tidak berani memaksakan penganggarannya. Sebab jika dipaksa akan memengaruhi kegiatan atau pekerjaan di sektor lain,” ungkapnya, dikutip dari antara. (*)
