TROL, Kediri – Dugaan pungutan liar di sejumlah SMA Negeri di kabupaten Kediri memantik kemarahan Mapko (Masyarakat Pemantau Korupsi) Nusantara Kediri.
Kali ini, sorotan tertuju pada SMAN 1 Wates, menyusul adanya dugaan pungli serupa yang sebelumnya viral di SMAN 1 Ngadiluwih. Diduga kuat, praktik pungli ini terorganisir dan melibatkan beberapa SMA Negeri di Kediri dengan nominal yang sama, berkedok sumbangan namun dengan penentuan nominal yang tetap.
Andri Ashariyanto, S.H., Ketua Mapko Kediri, mengungkapkan kegeramannya. Ia menyatakan akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kejaksaan Negeri Kediri, DPRD Kediri, dan Polres Kediri jika kasus ini tidak diusut tuntas.
“Ini sudah jelas terorganisir. Banyak orang tua murid yang mengeluh, tetapi takut melapor karena khawatir anaknya akan diintimidasi,” tegas Andri dalam wawancara.
Andri menjelaskan, modus pungli ini seringkali menggunakan berbagai alasan dan didukung penuh oleh komite sekolah. Ia menekankan bahwa praktik tersebut melanggar Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang melarang pungutan dan sumbangan kepada orang tua murid.
Lebih lanjut, Andri menyatakan pelanggaran ini juga menyentuh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU No 20 Tahun 2001 Pasal 12 Huruf E.
“Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Praktik pungli dan gratifikasi yang merugikan masyarakat harus dihentikan,” ujar Andri.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Surabaya dan Polda Jatim, karena dugaan praktik pungli dengan modus serupa juga terjadi di sekolah lain di Kediri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Cabang Dinas Pendidikan Kediri dan Kepala SMAN 1 Wates Kediri belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pungli tersebut. (tian)
