TROL, Sumenep – Rakyat makin geram! di tengah jeritan warga miskin yang butuh rumah layak huni, muncul dugaan keji dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) justru mengalir ke oknum aparat penegak hukum.
Kasus ini semakin panas setelah Risky Pratama, Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Tak hanya itu, muncul dugaan mengejutkan uang sebesar 250 juta mengalir ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Sumenep, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantas korupsi.
Dugaan suap itu langsung mendapat sorotan tajam dari praktisi hukum, Sulaisi Abdurrazaq, S.H., yang selama ini getol mengkeritiki kinerja oknum di Polres Sumenep.
“Bukan tidak mungkin itu terjadi! Kasus ini bau busuknya sama dengan raibnya uang Bank Jatim sebesar 20 miliar yang dilaporkan ke satreskrim Polres Sumenep samapai saat ini belum ada kapastian. Rakyat sudah muak dengan aparat yang bermental bandit,” tegas Sulaisi, Senin (5/8).
Penelusuran media ini mengungkap bahwa uang suap tersebut diduga diserahkan kepada oknum penyidik berinisial H di area stadion A. Yani Sumenep, hanya beberapa ratus meter dari markas Polres.
Ironis, saat hendak dikonfirmasi, oknum penyidik tersebut menolak ditemui media ini dan malah mengarahkan wartawan untuk menemui bagian humas. Sikap tersebut justru memperkuat dugaan bahwa ada yang sedang ditutupi.
Menanti Jawaban Pidkor Polres Sumenep
Jika benar aliran uang ini sampai ke tangan aparat, maka ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Aparat yang seharusnya menindak perampok uang negara, malah ikut menikmati hasil rampokan.
“Ini bukan sekadar suap, ini pelecehan terhadap keadilan. Jika dibiarkan, hukum tak lagi suci, tapi jadi alat dagang elit busuk!” kata Sulaisi dengan nada geram.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Polri, khususnya Polres Sumenep. Sualiasi kini menuntut usut tuntas aliran dana haram ini! Pecat dan adili oknum yang bermain!
Rakyat bukan bodoh, dan saya berkomitmen untuk terus membongkar kebusukan demi kebusukan yang merampok hak-hak masyarakat kecil.
Kalau aparat sudah ikut main, siapa lagi yang bisa dipercaya?
Jika hukum bisa dibeli, keadilan hanyalah ilusi. Kita tidak akan diam.
(hartono)
