TROL, Bojonegoro – Pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan VII tahun 2025 resmi ditutup, Kamis (28/8). Pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menjawab berbagai tantangan di era perubahan.
“Pelatihan ini bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi lebih dari itu, menjadi wahana pembentukan kepemimpinan yang efektif, inovatif, serta berintegritas,” kata Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat menutup pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan VII tahun 2025 di ruang Angling Dharma Lt. 2 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan tentang kepemimpinan strategis, manajemen perubahan, penguatan integritas, serta peningkatan kompetensi dalam pengelolaan program di unit kerja. Para peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan (proper) sebagai bukti nyata penerapan pengetahuan yang diperoleh.
Bupati Wahono menegaskan bahwa pemimpin dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk mengoordinasikan, mengarahkan, serta mengelola sumber daya yang ada guna mencapai tujuan secara efektif.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial (Kabid PKDM) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Sri Rahayuningsih, mengapresiasi peserta menyelesaikan rangkaian pembelajaran dengan penuh komitmen, semangat, dan kedisiplinan. Tapi, berakhirnya pelatihan bukan berarti akhir dari proses belajar. Karena justru, tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika para peserta kembali ke instansi masing-masing.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana output dari pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan dampak nyata di masa depan,” ungkapnya.
Sri Rahayuningsih juga menekankan bahwa pelatihan kepemimpinan merupakan perjalanan transformasi diri bagi para ASN, agar mampu menjalankan peran dan menjadi penggerak di wilayah kerjanya masing-masing. Apalagi saat ini, birokrasi tengah dihadapkan pada tantangan besar berupa perubahan yang sangat cepat, kompleks, dan tidak terduga, termasuk perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi publik.
“Di sinilah peran pejabat pengawas menjadi sangat penting. Aksi perubahan yang telah dirancang jangan hanya berhenti sebagai dokumen seremonial, melainkan harus diwujudkan sebagai komitmen nyata dalam praktik kerja,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para pejabat pengawas mampu menjadi motor penggerak perubahan di OPD masing-masing, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adi)
#bojonegorokab.go.id
