TROL, Sumenep – Kursi ketua DPRD Sumenep kini berguncang keras,Zainal Arifin, politisi PDI Perjuangan, diduga terseret dalam kasus pemerasan seperti diberitakan media ini sebelumnya. Diketahui kasus ini telah memasuki tahap penyidikan
Desakan agar ia mundur dari jabatannya menguat. Bahkan, ia kini dicap “cacat moral” oleh aktivis demokrasi di Jawa Timur.
Sorotan tajam datang dari Dear Jatim Sumenep, M. Ferdi D.H., yang dengan lantang menyebut Zainal Arifin sudah tak layak memimpin lembaga terhormat seperti DPRD.
“Orang yang namanya sudah masuk proses penyidikan Dalam kasus pemerasan tak pantas duduk di kursi pimpinan dewan. Ini soal integritas, bukan soal politik. Beliau wajib mundur!” tegas Ferdi saat konfirmasi media ini, Sabtu (7/9).
Menurut Ferdi, pengunduran diri bukan hanya etis, tapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan lembaga rakyat yang kini tercoreng akibat ulah oknum tak bermoral.
“Ini bukan penghakiman, ini penegasan! Kami tak akan diam melihat DPRD Sumenep dipimpin oleh sosok Penjahat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi!” sambungnya.
Menurut Ferdi PDI Perjuangan harus bersih-bersih internal
Tak hanya menyerang Zainal, Ferdi juga menyorot tajam DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep. Ia menuntut partai berlambang banteng itu segera menonaktifkan Zainal Arifin demi menjaga kredibilitas partai di mata publik.
“Kalau PDI Perjuangan tidak tegas, ini bisa jadi bumerang politik. Jangan lindungi kader yang sedang bermasalah hukum!” tegasnya.
Tak hanya itu, Ferdi juga meminta bupati Sumenep agat menonaktifkan kepala desa Beluk Ares yang diduga menjadi perantara dalam praktik pemerasan yang menyeret Ketua DPRD Sumenep.
Kepala desa tersebut telah dipanggil penyidik dan diperiksa.
“Ini penyalahgunaan jabatan yang keterlaluan, pemerintahan desa ikut dimainkan untuk praktik kotor kekuasaan. Kami minta bupati Sumenep segera menonaktifkan kepala desa Beluk Ares sebelum intervensi makin dalam!” kata Ferdi dengan nada tinggi.
Dalam pernyataannya, Ferdi memberikan ultimatum keras. Jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian, DPRD, Bupati, dan partai politik terkait, maka Dear Jatim mengancam akan mengerahkan massa besar turun ke jalan.
“Ini bukan gertakan. Ini komitmen! Kalau dalam seminggu tak ada sikap tegas, kami akan duduki kantor DPRD! Kami akan lawan segala bentuk pembusukan demokrasi oleh elite busuk!” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Zainal Arifin dan siapapun yang terlibat dalam dugaan pemerasan harus segera ditetapkan sebagai tersangka bila bukti telah cukup.
Jangan Lindungi Pejabat Kotor
Ferdi juga minta Satreskrim Polres Sumenep agar segera menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang telah dikantongi, serta menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka ke publik.
“Jangan ada permainan di belakang layar. Jangan lindungi pejabat kotor! Jika kalian takut pada kekuasaan, maka kami akan jadi suara rakyat yang melawan!”
Demokrasi harus diselamatkan,jangan biarkan lembaga publik dipimpin oleh mereka yang kehilangan moral. Demokrasi, bukan untuk dijadikan alat memeras rakyat.
“Zainal Arifin harus turun! Kepala desa yang terlibat harus dicopot! Dan siapapun yang menghalangi penegakan hukum harus dilawan! Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, tanpa kompromi, tanpa negosiasi!”
Kami menunggu keberanian aparat dan ketegasan elit politik. Akankah hukum tegak? Atau kembali tumbang di bawah kaki kekuasaan,kata dia
Hinggga berita ini di terbitkan media ini belum minta keterangan dari Zainal Arifin ketua DPRD Kabupaten Sumenep
(hartono)
