TROL, Tulungagung – Warga Kabupaten Tulungagung yang menamakan dirinya Pejuang Gayatri Rajapadni menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/9).
Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani di daerah.
Tuntutan massa Pejuang Gayatri disusun dalam tiga paket, yakni A8, B3, dan C17. Paket A berisi delapan poin yang harus dituntaskan dalam waktu 2 x 24 jam, Paket B berisi tiga poin yang diberi tenggat dua pekan, sedangkan Paket C terdiri dari 17 poin untuk jangka menengah.
“Ini bukan tuntutan kosong. Semua lahir dari aspirasi warga yang masuk ke posko. Jika dalam dua pekan tak ditindaklanjuti, aksi akan berlanjut,” tegas penasihat hukum Pejuang Gayatri, Mohammad Ababilil Mujaddidyn.
Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati H. Ahmad Baharudin bersama Ketua DPRD Marsono, Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi, Dandim 0807 Letkol Kav. Muhammad Nashir serta Kepala Kantor ATR/BPN Tulungagung hadir langsung menemui warga yang menggelar aksi damai tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengemban amanah rakyat.
“Kami pasti, dan saya pastikan, insya Allah saya akan selalu amanah karena saya dipilih oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan politik,” ucap Bupati Gatut Sunu.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono menanggapi bahwa aksi damai yang dilakukan pejuang Gayatri Rajapatni tersebut adalah bagian dari demokrasi.
“Penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar dan tugas kami memang menampung. Dan yang penting jangan anarkis, soal tuntutan ada yang memang ranahnya Pemkab, sementara kami di DPRD fokus pada fungsi legislasi, kontrol, dan budgeting,” terangnya.
Terkait isu pembangunan makam elit Shangrila Memorial Park yang berada di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Marsono menyampaikan perlu adanya kajian yang mendalam.
“Pengkajian itu tidak bisa diukur dengan jam. Harus jelas konsepnya dari atas sampai bawah. Kalau target dua minggu harus selesai, ya tentu butuh komunikasi lebih lanjut dengan OPD terkait,” timpalnya.
Aksi damai ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Dengan adanya forum penyampaian aspirasi secara terbuka ini, masyarakat berharap Kabupaten Tulungagung semakin berbenah dan mampu memenuhi harapan warganya. (jk)
