TROL, Sumenep – Banjir yang melanda Kabupaten Sumenep disorot sebagai akibat dari kelalaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dan dinas terkait dalam melakukan pengawasan.
Hujan deras yang menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Sumenep, pada Selasa (13/5) seperti Jalan Trunojoyo, sekitar Museum, Taman Bunga, dan Jalan Pabian, Kebunagung, Batuan, Babbalan, hingga Patean itu dianggap akibat anggota DPRD dan dinas terkait Disumenep yang tidak becus dalam mengawasi lungkungan.
Sejumlah pihak menilai para wakil rakyat lebih sibuk mengurus anggaran daripada turun tangan langsung menangani persoalan rakyat, khususnya terkait tata kelola lingkungan dan sungai.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya banyak bangunan permanen berdiri di sepanjang sepadan sungai di beberapa titik di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ironisnya, hingga kini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun dinas terkait untuk menertibkan bangunan yang jelas-jelas melanggar aturan tersebut.
Kondisi paling mencolok terjadi di Desa Pabian dan Desa Marengan, Kecamatan Kota Sumenep. Sungai di wilayah ini tampak menyempit, dipenuhi tumpukan sampah, dan aliran air tersendat, yang pada akhirnya memicu banjir saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Pengamat kebijakan publik sekaligus advokat, Hermah Wahyudi, S.H., mengecam keras kinerja DPRD Sumenep. “Terjadinya banjir di Kabupaten Sumenep disebabkan tidak adanya pengawasan dari anggota DPRD bersama dinas terkait. Mereka lebih banyak duduk manis di ruangan daripada terjun langsung melihat kondisi masyarakat,” ujarnya kepada media ini.
“Bukan cuma sungai yang ada di desa tersebut, semua sungai menyempit dan harus dikembalikan termasuk desa Karanganyar, Pinggirpapas, Nambakor, Kebundadap barat, dan Kebundadap timur,” pungkas Herman
“Percuma kita punya wakil rakyat jika mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar. Rakyat butuh solusi nyata, bukan hanya rapat-rapat anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan dasar,” tambah Hermah.
Ia mendesak agar DPRD dan dinas terkait segera bertanggung jawab dan mengambil langkah konkret untuk mencegah bencana serupa terulang.
(hartono)
