TROL, Kota Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun 2024 oleh Walikota Blitar. Berlangsung di Gedung Graha Paripurna pada Selasa (10/6).
Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I. mengatakan pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilakukan lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Mas Ibbin menjelaskan hal tersebut terbukti dimana Kota Blitar telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-15 kali berturut – turut dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
Mas Ibbin menegaskan dalam penyampaian penjelasan tersebut pihaknya juga menyampaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 53 juta. Nantinya pemanfaatan tersebut akan kembali ke APBD 2025 untuk program prioritas di masyarakat. Seperti pertumbuhan ekonomi maupun UMKM, sektor pariwisata hingga bangunan infrastruktur.
“Kita Paripurna penyampaian penjelasan pelaksanaan anggaran Tahun 2024, kami sampaikan penjelasan tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah Tahun 2024,” terang Mas Ibbin.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar, Adi Santoso mengatakan forum paripurna ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 serta pasal 119 ayat 2 dalam PP 2019 tentang laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran terkait catatan 2024. Pihanya menegaskan setelah menyimak laporan dari Wali Kota Blitar, nantinya DPRD Kota Blitar melakukan pembahasan di tingkat komisi dan fraksi utama di badan anggaran maupun Bapemperda.
“Kami ucapkan syukur Paripurna penyampaian pertanggungjawaban Raperda Kota Blitar 2024 telah disampaikan,” kata Adi.
Turut hadir dalam rapat paripurna Wakil Walikota Blitar, Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Plh. Sekretaris Daerah, perwakilan TNI – Polri hingga dihadiri seluruh kepala OPD di Kota Blitar. (*)
#blitarkota.go.id
