TROL, Jakarta – Ekonom menilai pemerintah seharusnya mengalokasikan dana untuk program makan bergizi gratis (MBG) hanya senilai 8 triliun saja dalam waktu 1 tahun berjalan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Secretary General International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing mengatakan, perkiraan tersebut didasarkan berdasarkan survei internalnya, yakni hanya kurang 4 persen siswa di seluruh Indonesia yang membutuhkan program tersebut.
“Anggaran untuk program tersebut seharusnya dibuat sangat terbatas, dengan batas maksimal 8 triliun. Berdasarkan hasil survei, kurang dari 4 persen siswa yang menyatakan membutuhkan program makan siang gratis,” ujarnya dalam Global & Domestic Economy Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1).
Lili mengutarakan kebingungannya mengapa program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut justru juga tertuju kepada masyarakat kelas menengah atas dan kaya di Indonesia.
Padahal, lagi-lagi, kata dia, pemerintah semestinya fokus terhadap pemenuhan dan pengembangan kualitas guru dan kurikulum. Ini juga sejalan dengan program lain seperti Sekolah Rakyat.
“Saya sangat menghargai gagasan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat dan program MBG, namun pendekatannya seharusnya dibalik. Jangan berfokus pada pembangunan fisik sekolah semata, melainkan pada kualitas guru dan kualitas kurikulum,” tutur dia.
“Anggaran program makan siang gratis sebaiknya dipangkas dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.”
Adapun, pada tahun ini, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran MBG untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 268 triliun.
Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipublikasikan oleh pemerintah pada Rabu (7/1) lalu.
Alokasi tersebut tercatat melonjak 600 persen atau lima kali lipat lebih besar dibanding total realisasi anggaran penyaluran Program MBG pada 2025 lalu, yakni hanya 51,5 triliun. Pada tahun lalu, BGN hanya mampu menyalurkan 72,5 persen dari total pagu yang dialokasikan mencapai 71 triliun.
Namun, jumlah target penerima pada 2026 hanya bertambah 32 persen menjadi 82,9 juta orang dibanding peserta yang telah menikmati MBG pada tahun lalu, yakni sebanyak 56,13 juta penerima manfaat.
“Rincian dana BGN untuk program dukungan manajemen sebesar 12,41 triliun, dan program pemenuhan gizi nasional senilai 255,5 triliun,” demikian tercantum dalam lampiran UU APBN 2026.(*)
*bloomberg technoz
