foto: ilustrasi
TROL, Aceh — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah pusat dan daerah agar tidak mengabaikan nasib wartawan yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh. Banyak jurnalis kehilangan alat kerja utama setelah kamera dan laptop mereka rusak terendam banjir, sehingga tak lagi mampu menjalankan profesi.
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, mengatakan banjir yang melanda Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe bukan hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memukul keras kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
“Pemerintah sering memanfaatkan peran wartawan saat bencana untuk pencitraan dan publikasi. Tapi ketika wartawan itu sendiri menjadi korban, justru diabaikan,” kata Hamdani, Rabu, (21/1).
Menurut dia, banyak jurnalis kini tidak dapat bekerja karena peralatan liputan rusak akibat terendam air. Padahal, kamera dan laptop merupakan alat utama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Tanpa itu, wartawan kehilangan sumber penghidupan.
Hamdani menilai sikap pemerintah menunjukkan ketimpangan dalam memandang peran pers. Di satu sisi, pemerintah sangat diuntungkan oleh pemberitaan saat bencana. Namun di sisi lain, tidak ada perhatian serius ketika jurnalis ikut terdampak musibah.
YARA pun mendesak pemerintah segera melakukan pendataan khusus terhadap wartawan korban banjir, menyalurkan bantuan atau kompensasi penggantian alat kerja, serta menghentikan stigma bahwa wartawan hanya berfungsi sebagai alat publikasi.
“Wartawan juga bagian dari masyarakat yang terdampak. Tanpa mereka, penderitaan rakyat di lokasi bencana tidak akan pernah sampai ke publik dan pengambil kebijakan,” tegas Hamdani.
YARA menegaskan, perhatian terhadap jurnalis bukan sekadar soal solidaritas, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan fungsi pers di tengah situasi darurat. (rizal)
