TROL, Blitar – Bupati Blitar Rijanto menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Grahadi, Kamis (26/2).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur.
High Level Meeting ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan pengendalian inflasi dilakukan secara terstruktur, terukur, dan responsif terhadap dinamika harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan Kick Off EPIK (Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota) Mobil oleh Gubernur Jawa Timur. EPIK Mobil merupakan inovasi pengendalian inflasi berupa kendaraan yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan sembako lainnya dengan harga terjangkau. Program ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga di berbagai daerah di Jawa Timur.
Bupati Blitar menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kami di Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat,” ujar Rijanto.
Ia juga menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
“Percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini sejalan dengan upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui forum High Level Meeting ini, diharapkan koordinasi antar daerah semakin solid sehingga pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terstruktur, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi di Jawa Timur. (*)
#prokopim.blitarkab.go.id
