Bupati Sumenep Dianggap Ugal-Ugalan,Sengketa Berakhir,Polemik Makin Liar,Muncul Ajakan Judi

TROL, Sumenep – sengketa Pilkades Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Jawa Timur meski berakhir di persidangan tak serta merta polemik berujung.

Faktanya bupati juga belum menjalankan putusan yang memerintahkan melantik Akmad Rasyidi sebagai Kepala Desa Matanair.

Beberapa waktu berselang ramai diberitakan soal ajakan taruhan uang tentang dilantik apa tidak dilantik kades Matanair usai sengketa dimenangkan oleh putusan PTUN Surabaya.

Ajakan bertaruh uang tersebut dilontarkan H.Zainal anggota DPRD setempat yang menjabat sebagai ketua fraksi.

Dalam pesan voice mail itu Zainal melontarkan ajakan bertaruh uang 1 milyar (uangnya hilang diambil lawan bertaruhnya-red) jika Ahmad Rasyidi dilantik sebagai Kepala desa Matanair.
Bahkan Zainal hanya terima uang 100 juta jika ternyata Ahmad Rasyidi dilantik.

Menanggapi pemberitaan Fauzi As,melalui sambungan ponsel mengatakan bahwa bupati dari awal sudah nyata-nyata berbuat tidak adil dengan memihak pada kepentingan Ahmad Ghazali tergugat, “Semula saya kurang yakin dengan dugaan keterlibatan orang-orang PDIP didalam sengketa Pilkades matanair mengingat Partai PDIP ini kan partai besar pemenang pemilu, meskipun bupati Sumenep merupakan Ketua DPC PDIP. Tapi jika benang merahnya kita tarik, kok kayaknya nyambung, dari ajakan ketua Fraksi PDIP yang mengajak judi taruhan uang 1M lawan 100 juta apalagi terakhir ada keterlibatan Kepala Dinas Pertanian sebagai juru lobi ke biro Hukum Propinsi, kok sepertinya makin membuat kecurigaan kami semakin sempurna, karena selain P.Arif itu masih punya ikatan keluarga dengan bupati, dia juga sebagai Kadis yang bagian dari mitra kerja H.zainal sebagai Anggota Komisi II”. terang Fauzi,Sabtu(6/3).

Fauzi menambahkan pihaknya tidak akan pernah tinggal diam, untuk tetap mengawal kasus Pilkades Matanair, “Kita tidak akan pernah tinggal diam dan akan terus berjuang, keadilan harus tegak di kota ini mas, sebab Yang mulia Bapak Fauzi itu jabatannya adalah bupati bukan raja, jadi dia harus tunduk dan patuh pada hukum negara bukan seenaknya sendiri, ini kan dia menjalankan pemerintahan dengan cara ugal-ugalan”, tambahnya ke media ini. (hartono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *