TROL, Sumenep – Perhatian serius terhadap keberadaan guru ngaji di Kabupaten Sumenep kini bertambah. Menyusul bantuan sosial (bansos), Pemerintah Daerah kini mendaftarkan guru ngaji ke BPJS Ketenagakerjaan.
Kabar baik ini terungkap dari Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdakab Sumenep Kamiluddin. Ia menyampaikan, seluruh guru ngaji yang sudah tercover di database kabupaten sebagai penerima bansos akan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Kamiluddin, tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah melakukan kerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan agar penerima bantuan kesejahteraan guru ngaji bisa mendapatkan jaminan keselamatan kerja.
“Ini dilakukan supaya guru ngaji punya jaminan ketenagakerjaan dengan dua program, yakni jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian,” kata Kamiluddin, Selasa (21/05/2024).
Sejauh ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait nominal iuran. Guru ngaji yang didaftarakan ke BPJS akan dikenakan uang iuran sekitar Rp 6 ribu tiap bulan.
“Murah kok hanya 6 ribu sekian, tidak sampai 7 ribu rupiah tiap bulannya,” tutur Kamil.
Mengenai iuran setiap bulannya untuk tahun 2024 akan dipotong langsung dari pencairan bantuan. Sementara tahun berikutnya setiap guru ngaji bisa meneruskan sendiri.
Seperti diketahui, pada tahun 2024 Pemkab Sumenep menganggarkan dana hibah sebesar Rp 2,4 miliar untuk 2000 guru ngaji. Setiap orang akan menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta.
“Bantuan ini merupakan wujud perhatian dari pemerintah kepada guru ngaji yang ada di Kabupaten Sumenep,” ujar Kamil.
Sesuai dengan tagline ‘Bismillah Melayani’, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo berkomitmen akan terus memperhatikan guru ngaji yang telaten mendidik santri-santrinya.
Meskipun, kata Kamil, bantuan tersebut tetap jauh dari apa yang telah diberikan para guru ngaji.
“Tapi dengan adanya program ini semoga bisa membantu guru ngaji di Sumenep agar lebih semangat lagi untuk mendidik para santrinya,” tutup Kamil. (*/R. Hartono)
