foto ; ilustrasi
TROL, Aceh Timur — Hampir dua bulan setelah banjir hidrometeorologi melanda Kabupaten Aceh Timur, pendataan korban dinilai belum memberikan kepastian bagi warga terdampak. Sejumlah masyarakat mengeluhkan data korban banjir yang masih berubah-ubah dan belum mencerminkan kondisi di lapangan.
Beberapa warga menyatakan belum tercantum dalam daftar korban banjir di tingkat desa, meski rumah dan usaha mereka terdampak langsung. Sebaliknya, terdapat nama-nama yang diduga dihapus tanpa penjelasan resmi dari pihak terkait. Hingga kini, pemerintah daerah belum menyampaikan hasil akhir pendataan secara terbuka.
Ketidakjelasan tersebut berdampak pada proses penyaluran bantuan. Sejumlah warga menyebut belum menerima informasi lanjutan mengenai bantuan maupun skema pemulihan pascabencana. Aparatur desa pun dilaporkan menjadi sasaran protes warga akibat keterbatasan informasi yang mereka miliki.
Pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak banjir juga belum sepenuhnya rampung. Pendataan dilakukan secara daring dan luring, namun sebagian pelaku UMKM mengaku belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
Wakil Ketua I Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehap–Rekon), Dedi Saputra, S.H., mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan pemangkasan data korban banjir di sejumlah desa. “Kami menemukan indikasi pengurangan data di beberapa desa, termasuk di Gampong Jawa serta wilayah Kecamatan Idi dan Peureulak,” kata Dedi, Sabtu (31/1).
Menurut Dedi, ketidakjelasan pendataan berpotensi memicu konflik di tingkat desa. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera memberikan penjelasan resmi serta memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Masyarakat berharap BPBD Aceh Timur dan BNPB segera menuntaskan pendataan korban banjir, mempercepat penyaluran bantuan, serta memberikan kepastian terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat.(rizal)
