foto : ilustrasi koperasi merah putih
TROL,- Koperasi Desa Merah Putih, yang akan diluncurkan pada Juli 2025 oleh pemerintah, bakal menjadi gerbang masuk industrialisasi pedesaan, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional berbasis kelembagaan koperasi.
Optimistis terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute – ditulis oleh investor id.
Dia menerangkan, langkah Presiden Prabowo dalam menginisiasi berdirinya koperasi desa merah putih adalah langkah luar biasa yang akan menjadikan koperasi pintu masuk industrialisasi pedesaan. “80 ribu koperasi desa merah putih sebagai bagian dari ekonomi Pancasila yang berbasis industrialisasi pedesaan dan koperasi,” terang Tito melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (29/4).
Menyadari peluang besar koperasi desa Merah Putih, banyak pihak menyuarakan agar Kopdes benar-benar mampu menangkap peluang bisnis,pengelolaan dengan managemen modern dan penggunaan teknologi, termasuk bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk masuk pada skema transparansi ke depan.
Investor.id melaporkan, tokoh Koperasi Pemuda Turino Yulianto menyatakan bahwa koperasi merah putih adalah langkah ideologis dari Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan. “Koperasi Desa Merah Putih adalah misi besar Prabowo untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi elit yang dikuasai oligarki menjadi ekonomi rakyat yang dikuasai banyak orang,” ucap dia.
Koperasi Desa Merah Putih menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif.Di negara maju sudah banyak kisah sukses koperasi mengelola jaringan bisnis utama sebuah negara. “Ini seperti Koperasi padi Zen Noh di Jepang, koperasi susu Frisian Flag di Belanda, Koperasi kesehatan Unimed di Brazil,” jelas Turino yang pernah menjadi Ketua Kokesma ITB.
Koperasi desa ini merupakan visi besar pemerintah untuk membawa desa-desa di Indonesia menuju jaringan global.
Bentuk dukungan pemerintah pada April lalu menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan diskusi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait untuk menyusun skema pendanaan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Saat ini sedang dilakukan koordinasi untuk identifikasi anggaran, kalau itu langsung dari public fund (pendanaan publik) atau kalau koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa kemudian bisa dikembangkan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komites Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4),dikutip dari investor
Diketahui dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebutkan Menkeu disebut untuk menyiapkan pendanaan untuk pembentukan Kopdes Merah Putih.Ada tiga tugas Menkeu dalam Inpres tersebut.
Pertama yaitu menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua yaitu menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketiga yaitu memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa. (*)
sumber: investor.id
