Oleh: Rudi Hartono
(Pimpinan Trans Indonesia Sumenep)
TROL, Meski termasuk 50 daerah kaya di Indonesia urutan ke-13 versi warta ekonomi tahun 2021, kabupaten Sumenep tetap sebagai kabupaten Miskin. Sebagai penghasil minyak dan gas bumi di Madura Setidaknya ada 8 perusahaan minyak yang melakukan eksploitasi dan 2 perusahaan yang masih melakukan eksplorasi, tak juga melepas status kabupaten Sumenep dari gelar daerah MISKIN.
Kabupaten dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km² dan populasi 1.124.436 jiwa tetap tertinggal dibanding kabupaten Pamekasan. Bahkan Sumenep termasuk miskin nomer 3 se Jatim, dengan angka kemiskinan 20,51 persen versi Katadata.co.id, meski di atas kabupaten Probolinggo 18,91 persen , dan Kabupaten Tuban 16,31persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep yang dirilis 17 Januari 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 4,5 ribu jiwa.
“Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sumenep pada bulan Maret 2021 mencapai 224,73 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebanyak 4,5 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 sebanyak 220,23 ribu jiwa,” tulis dalam website sumenepkab.bps.go.id.
Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Sumenep juga mengalami peningkatan dari 20,18 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 20,51 persen pada bulan Maret 2021 atau naik sebesar 0,33 poin.
Garis Kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 400.960,- per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 18.469, – per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,83 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp. 382.491, – per kapita per bulan.
Selama periode Maret 2020 – Maret 2021, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Sumenep cenderung mengalami kenaikan. P1 Maret 2021 sebesar 4,73 mengalami kenaikan sebesar 0,4 poin dibandingkan Maret 2020. Sedangkan P2 Maret 2021 sebesar 1,56 mengalami kenaikan sebesar 0,26 poin dibandingkan Maret 2020.
Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, jumlah penduduk miskin tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020.
“Penyebab kemiskinan harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah, ini menjadi masalah penting yang mendasar”, kata Achmad Fauzi Bupati Sumenep, saat memberikan sambutan sakaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, di Kantor Bupati, pada 28 Maret lalu.
Fauzi menyebutkan angka kemiskinan selama dua tahun terakhir naik sebesar 0,43 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tahun 2020 mencapai 20,18 persen dan tahun 2021 naik menjadi 20,51 persen.
Bupati Achmad Fauzi menargetkan tahun 2024 Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terbebas dari kemiskinan.Namun infrastruktur jalan yang banyak rusak agaknya warga Sumenep perlu pesimis.
Setidaknya masih menyimpan lima kecamatan sebagai kantong kemiskinan, yakni Kecamatan Arjasa, Batang-batang, Pragaan, Lenteng dan Kecamatan Sapeken.
Namun pihak Dinas Sosial (Dinsos) menilai, hal itu lantaran kekurangan sinkronisasi hasil pendataan setiap tahunnya, mengutip kabarmadura.id 11 Mei 2022.
Kepala Dinsos Sumenep Dzulkarnain mengatakan, belum ada acuan pasti dan valid terkait meningkatnya kasus kemiskinan di Sumenep ini. Sebab, menurutnya, kasus kemiskinan bisa dikatakan sudah mulai mereda.
“Kami masih belum punya data yang valid, sehingga tidak punya tolak ukur terkait kemiskinan yang meningkat itu, jika ada patokan khusus, baru kami mempunyai pegangan,” kata Dzulkaenain, Rabu 11 Nopember lalu.
Perbedaan pendapat ini bisa dimaknai sebagai pemkab belum kompak menangani kemiskinan
Bahkan, selama ini pihak Dinsos belum menemukan atau belum punya lembaga yang bisa dijadikan acuan data kemiskinan yang kabarnya terus meningkat dalam tiga tahun terakhir di Sumenep.
Sehingga, sebagai upaya memvalidasi data, pihaknya menargetkan tahun ini bisa memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada
Padahal data data BPS Sumenep sejak tahun 2019 terus mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Terhitung, di tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 211,88 ribu jiwa, 2020 sebanyak 220,23 ribu jiwa dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 224,73 ribu jiwa.
Dilain pihak Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna mengatakan, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi kepala dinas yang baru. Sehingga tidak ada lagi kesan mencari-cari alasan.
“Itu data sudah dari BPS maka itu sudah acuan, maka ini harus dipikirkan solusinya,” tutur dia.
Data terkini BPS Sumenep tentang Profil Kemiskinan Kabupaten Sumenep Maret 2021 yang dirilis pada 17 Januari 2022 menyebut, Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 224,73 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebanyak 4,5 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 sebanyak 220,23 ribu jiwa
Persentase penduduk miskin (P0) juga mengalami peningkatan dari 20,18 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 20,51 persen pada bulan Maret 2021 atau naik sebesar 0,33 poin. Garis Kemiskinan pada bulan Maret 2021 sebesar 400.960 rupiah ,- per kapita per bulan, bertambah sebesar 18.469 rupiah ,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,83 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar 382.491 rupiah ,- per kapita per bulan.
Sementara angka pengangguran yang terus bertambah semakin tipis harapan warga Sumenep untuk lepas dari kemiskinan. Jatimpos pada 23 Januari 2021 Kepala Disnaker (saat itu -red) , M. Syahrial menuturkan, selama masa pandemi tahun 2020 angka pengangguran terus mengalami pertambahan hingga belasan ribu. “Terdapat 17.275 orang. Angka itu cukup tinggi.” ujarnya . (*)
