foto : siti rahayu, penggerak proklim rw 9 siswodipuran, boyolali,
TROL,Boyolali— Program Kampung Iklim (Proklim) di kabupaten Boyolali Jawa Tengah berkembang dari berbagai basis komunitas, mulai dari kelompok tani hingga bank sampah di wilayah perkotaan. Upaya tersebut kini menghasilkan 77 kampung proklim yang tersebar di berbagai wilayah administrasi, dari RT, RW, hingga dukuh.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boyolali mencatat jumlah tersebut terdiri atas lima kampung proklim kategori pratama, 50 kategori madya, 21 kategori utama, dan satu kategori lestari yang dikembangkan sejak 2016.
Kepala DLH Boyolali, Suraji, menjelaskan terdapat empat kategori kampung proklim, yakni pratama, madya, utama, dan lestari. Menurutnya, kategori lestari menjadi penghargaan tertinggi bagi komunitas masyarakat yang konsisten melakukan inovasi lingkungan dan dapat direplikasi.
“Kami berusaha melembagakan beberapa tempat yang berpotensi menjadi kampung proklim atau kampung yang melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi potensinya baik kelompok tani atau lembaga terkait LH (lingkungan hidup) seperti bank sampah. Itu kami bina menjadi proklim,” kata dia , Jumat (12/12).
Suraji menyebut satu kampung proklim kategori lestari berada di Sruni, kecamatan Musuk, yang berawal dari kelompok tani hutan. Kampung tersebut kini turut membina 10 kampung proklim lain di sekitarnya. Adapun kampung proklim di wilayah lereng pegunungan mayoritas berasal dari kelompok tani, sedangkan di wilayah perkotaan umumnya berbasis bank sampah.
Ia menjelaskan kampung proklim biasanya berangkat dari kegiatan masyarakat di bidang lingkungan yang kemudian dikembangkan untuk menjawab persoalan perubahan iklim di wilayah setempat.
“Pelatihannya itu sesuai dengan basis utamanya. Misal awalnya kelompok tani yang soal pertanian, misal membuat silase. Kalau bank sampah ya soal sampah. Kalau khusus untuk yang pembentukan proklim, ada pelatihan bimbingan teknis pelatihan pembentukan kampung proklim,” kata dia.
Selain pelatihan inti, pembinaan kampung proklim juga dilakukan melalui kerja sama lintas instansi. Suraji menilai persoalan perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab DLH, karena dampaknya turut dirasakan sektor pertanian, kesehatan, dan bidang lainnya.
Ia mengungkapkan hingga kini belum tersedia anggaran khusus untuk pembentukan kampung proklim. Namun, berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan serta dukungan kalangan akademisi membantu pengembangan kampung proklim di Boyolali. Bentuk dukungan tersebut antara lain pelatihan biogas, pembuatan silase atau pakan hijau ternak awet, hingga pelatihan nilai ekonomi karbon.
Suraji menegaskan pelatihan-pelatihan tersebut tidak semata ditujukan untuk kepentingan lingkungan hidup, melainkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan nyata yang mereka hadapi akibat perubahan iklim.
“Soal kesadaran masyarakat, kadang kalau belum ada permasalahan itu tidak terlalu peduli dengan lingkungan. Contohnya, bencana ekologis di pulau Sumatra itu baru menyadarkan orang bahwa dampaknya sangat memilukan,” kata dia.
Daerah Rawan Perubahan Iklim
Suraji menambahkan kampung proklim di Boyolali juga dikembangkan di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti daerah lereng gunung dan kawasan perkotaan. Kerentanan tersebut meliputi kekurangan air, longsor, banjir, hingga erosi.
Menurutnya, daerah rawan perubahan iklim di kawasan pegunungan tidak hanya berdampak pada lingkungan setempat, tetapi juga wilayah hilir. Oleh karena itu, kampung proklim diharapkan mampu menjadi solusi dari hulu hingga hilir dalam menghadapi risiko bencana iklim.
“Jadi perubahan iklim membuat musim tidak teratur, kemarau panjang, atau sebaliknya hujan ekstrem, angin ribut juga. Nah, kampung proklim kami bentuk juga di daerah seperti itu. Jadi longsor, erosi, banjir, lalu kelangkaan pakan ternak,” kata dia.
Suraji menilai perhatian pemerintah terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan mendorong masyarakat lebih ramah terhadap lingkungan. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan DLH Boyolali ialah pemberian bantuan instalasi pemanen air hujan (PAH) di wilayah Tamansari.
Ia mengatakan Tamansari termasuk daerah kering sehingga PAH dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki fasilitas penampungan air hujan. Setiap tahun, DLH Boyolali menyalurkan bantuan lima unit PAH di wilayah tersebut.
“DLH Boyolali sendiri menargetkan setiap tahunnya tumbuh 8 kampung proklim baru, baik berbasis administrasi atau perusahaan/sekolah,” kata dia.(*)
*espos.id
