TROL, Sumenep – Menyoroti kegiatan Safari Kepulauan, bentuk giat sosial yang melibatkan bupati Sumenep Achmad Fauzi, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyerap aspirasi rakyat, pada hari Kamis (2/6)dianggap buang -buang biaya.
Informasinya kegiatan tahunan ini dengan anggaran lebih dari 700 juta.Diperoleh keterangan dari Kabag Pembangunan Setda melalui Korsubag Pengendalian dan Evaluasi Program Imam Bukhori,kegiatan selama 4 hari biaya akomodasi lebih dari 700 juta. “anggaran safari kepulauan dengan anggaran lebih dari 700 juta selama 4 hari”, kata Imam di ruang Kabid Pembangunan Setda, Rabu (2/6
Pemerhati kebijakan publik Zamrud Khan menilai dari catatan yang ada kegiatan Safari Kepulauan adalah budaya pendahulunya yang cenderung menghabiskan anggaran tidak sedikit.
“Artinya safari kepulauan itu sebenarnya bisa diwakilkan ke Musrenbang masing-masing kecamatan di kepulauan. Tag Line Bismillah melayani, Masyarakat itu tak ubahnya air yang jatuh ke daun Talas”, kata dia.
Zamrud melanjutkan “dana yang fantastis itu mestinya digunakan untuk kepentingan rakyatnya yang sedang menderita pasca Covid-19, jangan buat takyat sak wasangka perihal budaya pelesir kepulauan alias Safari Kepulauan. Kepentingan Penderitaan masyarakat daratan masih ada yang belum diperhatikan oleh pemda,apalagi mau merealisasikan kepentingan kepulauan. Ini kan sama saja Punya cita-cita mau menggarami lautan yang sudah asin. Selain itu, dikhawatirkan akan menjadi safari politik yang sudah lebih dari separuh jalan menuju pemilihan kembali bupati”, tambahnya
Di tempat terpisah tokoh masyarakat, Aziz Salim Syabibi yang akrab dipanggil Bang Aziz dalam panggilan WhatsApp,ia mengatakan hal senada,”bupati tak harus lakukan acara Safari Kepulauan secara seremonial, karena hal itu seperti melanjutkan orde baru, juga bupati bisa melakukan Safari tersebut dengan menggunakan heli atau paling tidak tak melibatkan semua OPD, karena hanya akan menyebabkan pelayanan publik terkendala dan pembengkakan anggaran, selain itu juga sudah ada DPRD yang kapasitas dalam serap aspirasi masyarakat yang sama”, ungkapnya.
Aziz menambahkan, “Kegiatan safari kepulauan tersebut juga tentunya dinilai buang-buang anggaran yang menyerap anggaran lebih dari 700 juta. Semua orang juga tau bahwa setidaknya ada unsur politik di dalamnya”, tambahnya
“Selain itu, kita juga belum tahu ada pemanfaatan yang secara subjektif dalam giat tersebut oleh orang-orang di sekitar Bupati, juga kita masih dalam status pemulihan dari Covid-19 yang baru berlalu” tutupnya. (hartono).
*catatan : artikel ini telah dilakukan penyepurnaan tanpa mengurangi maksud dan arti, dengan judul tidak mengalami perubahan pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 20.05 wib
