Oleh : Winarto, Pimpinan Trans Indonesia
TROL- Sekitar 53 juta rumah tangga di Indonesia gunakan LPG 3 kg, atau perlu disediakan sekira 8 juta metrik ton setahun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyatakan, subsidi gas LPG 3 berpotensi naik, konsumsi penggunaan LPG 3 Kg pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 8 juta metrik ton,mengutip kontan (12/5).
Subsidi yang harus disediakan pemerintah dengan harga minyak sekarang hampir 127 triliun,ucap Syahrial dalam Konferensi Nasional Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia, Rabu (11/5).
“Karena walaupun kita kaya gas tapi yang namanya LPG itu 80 persen kita impor karena memang LPG bukan gas yang ringan yang kita miliki, tapi gas yang memang kita datangkan dengan impor,” terang Syahrial.
Impor LPG tersebut terdiri dari impor bahan baku LPG yakni propana dan butana. Untuk impor propana pada 2021 tercatat sebesar 3,17 juta ton dan butana 3,21 juta ton.(bisnis.com 18 Mei 2022)
Melansir okezone edisi 14 Mei 2022,Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah menggunakan dana APBN hingga 104 trilyun per tahun untuk impor gas Elpiji.Senada dengan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada (21/4) menyebut bahwa subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga akhir Maret 2022 melonjak dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sri mengungkapkan subsidi LPG tabung 3 kilo gram selama Januari-Maret 2022 telah mencapai 21,6 triliun, naik dua kali lipat dari 10,2 triliun pada periode yang sama 2021 lalu,terangnya dalam konferensi pers APBN , Rabu (20/4),dilansir dari cnbk
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor LPG selama Januari-Maret 2022 tercatat mencapai US$ 1,30 miliar atau sekitar 18,6 triliun (asumsi kurs 14.300 per US$),
Wacana aturan pembatasan penggunaan subsidi LPG 3 kg mendengung mulai istana hingga Senayan
Melansir CNN Indonesia edisi 3 September 2021 Pemerintah bakal mengubah skema subsidi energi, khususnya elpiji 3 kilogram secara bertahap mulai 2022 . Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut nantinya subsidi akan diterima langsung oleh individu bersangkutan. Dalam hal ini, bendahara negara menuturkan bahwa acuan penyaluran subsidi energi adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Senada Bisnis.com edisi 29 Desember 2021 Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan terkait dengan reformasi subsidi energi, pemerintah dan DPR telah sepakat agar mengintegrasikan data penerima subsidi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) di Kementerian Sosial.
Diketahui, mulai 27 Februari 2022 lalu, PT Pertamina Petra Niaga diketahui telah menaikkan harga gas elpiji (LPG) non subsidi. Adapun kenaikan harga itu berlaku untuk LPG Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg, kutip wawkeren.com (11/3).
