TROL, Tulungagung – Sebanyak 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya, Kamis (8/10).
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso itu dipimpin langsung Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Para pejabat baru diminta segera bekerja, melakukan konsolidasi, dan mengejar target program serta penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Ahmad Baharudin menegaskan, pelantikan bukan akhir dari perjalanan karier seorang pejabat, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
“Pelantikan pada hari ini hendaknya tidak dimaknai sebagai akhir dari perjalanan karier Saudara, tetapi menjadi awal untuk mengemban tugas, tanggung jawab, dan amanah yang lebih besar,” tegas Ahmad Baharudin.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik tidak menunda pekerjaan. Mulai Senin, mereka diminta sudah berada di perangkat daerah masing-masing untuk melakukan konsolidasi.
Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memahami kondisi organisasi, memetakan persoalan, mengevaluasi program yang sedang berjalan, sekaligus menentukan langkah prioritas yang harus segera dilakukan.
Selain konsolidasi organisasi, Ahmad Baharudin memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Para pejabat diminta segera mengidentifikasi kegiatan yang harus dilaksanakan dan memastikan program pada perangkat daerah masing-masing berjalan optimal.
“Fokus pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah baru, khususnya dalam memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal serta melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang harus segera dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026,” pesannya.
Menurut Ahmad Baharudin, mutasi antarjabatan merupakan hal yang wajar dalam manajemen pemerintahan selama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mutasi, kata dia, diperlukan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi, optimalisasi penataan organisasi, sekaligus pengembangan karier dan pengalaman pegawai.
Namun, ia mengingatkan jabatan bukanlah fasilitas untuk mendapatkan kenyamanan ataupun meningkatkan status sosial.
“Jabatan merupakan pemberian tanggung jawab dari pemerintah, pimpinan, dan masyarakat yang harus dibuktikan melalui prestasi serta kinerja nyata,” ucapnya.
Para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama juga dituntut mampu menjadi teladan, mitra, inspirator, sekaligus motivator bagi bawahannya. Mereka harus mampu menggerakkan organisasi untuk mencapai visi dan misi daerah.
Pelantikan tersebut diawali pembacaan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 800.1.3.3/340/46.03/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Keputusan itu ditetapkan di Tulungagung pada 7 Oktober 2026 dan ditandatangani Plt Bupati Ahmad Baharudin.
Pengangkatan 21 pejabat tersebut dilakukan untuk kepentingan dinas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Proses pengisian jabatan dilakukan melalui uji kompetensi antar-Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada awal September 2026.
Sejumlah aspek menjadi pertimbangan dalam proses tersebut, mulai dari kinerja, latar belakang pendidikan, rekam jejak, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, integritas, hingga moralitas.
Pelantikan juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan lampiran keputusan bupati tersebut, berikut 21 pejabat yang dilantik dan jabatan barunya:
1. Dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes. — Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Wahid Masrur, S.Sos., M.M. — Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
3. Dr. Drs. Tranggono Dibyo, M.M. — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Drs. Suyanto, M.M. — Kepala Dinas Perikanan.
5. Sudarmaji, S.Sos., M.Si. — Kepala Dinas Pendidikan.
6. Sony Welli Ahmadi, S.STP., M.M. — Kepala Dinas Perhubungan.
7. Suroto, S.Sos., M.M. — Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
8. Robinson Pasaoran Nadeak, S.H., M.H. — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Muhammad Ardian Candra, S.STP. — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Dr. dr. Kasril Rahmat, M.MRS. — Direktur RSUD dr. Iskak.
11. Drs. Johannes Bagus Kuncoro, M.Si. — Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Iswahyudi, S.IP., M.Si. — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
13. Dra. Imroatul Mufidah, M.Si. — Kepala Badan Pendapatan Daerah.
14. Galih Nusantoro, S.STP., M.M. — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
15. Esti Purwantik, S.H., M.H. — Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
16. Erwin Novianto, S.T., M.T. — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
17. Dwi Hari Subagyo, S.STP., M.Si. — Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
18. Anang Pratistianto, S.T., M.Si. — Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
19. Agus Prijanto Utomo, S.E. — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
20. Dr. Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si. — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
21. Ahmad Mugiono, S.STP., M.M. — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Ketua Dharma Wanita Persatuan, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat se-Kabupaten Tulungagung, jajaran TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan, serta para pejabat yang dilantik beserta pendamping.
Ahmad Baharudin berharap pengisian jabatan tersebut mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah sekaligus memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ia juga meminta seluruh ASN Pemkab Tulungagung tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bagi 21 pejabat yang baru dilantik, pesan tersebut menjadi penanda bahwa setelah prosesi sumpah dan janji berakhir, pekerjaan justru baru dimulai.
Mulai Senin, mereka dituntut langsung beradaptasi dengan jabatan baru, melakukan konsolidasi, memetakan persoalan, menentukan prioritas, dan memastikan program serta anggaran 2026 berjalan optimal. (jk)
