TROL, Pasuruan – Aliansi BEM Pasuruan Raya lakukan audiensi dengan DPRD kabupaten Pasuruan, Rabu (20/4).
Dalam adiensi ini aliansi BEM mengajak DPRD untuk adu gagasan alternatif solusi menanggapi isu nasional diantaranya kenaikan BBM jenis Pertamax Ron 92 dan rentetannya serta kenaikan PPN 11 persen.
Koodinator BEM menyatakan “memang harga minyak dunia hari ini naik diantaranya akibat konflikRusia dan ukraina ,tentu subsidi dari negara akan kuwalahan jika tidak menaikkan harga Pertamax Ron 92, namun hal ini menjadi blunder karena range harga antara Pertalite Ron 90 dengan Pertamax Ron 92 terlalu jauh sehingga permintaan Pertalite Ron 90 menjadi membludak dan terjadi kelangkaan sehingga pemerintah seakan memaksa masyarakat untuk membeli Pertamax Ron 92 tentunya mengakibatkan lonjakan harga lainnya mengikuti.”
Terlebih sebentar lagi momen Idul Fitri yang tentunya penggunaan BBM jenis apapun terus bertambah.
Bukan hanya sekedar mengkritik namun aliansi BEM Pasuruan Raya menawarkan alternatif Solusi diantaranya melakukan subsidi silang sebesar 14,42 persen persen kepada Pertamax Ron 92 yg diambilkan dari subsidi Premium 88 yang hanya dipakai 26,79 untuk Pertalite Ron 90.
Tak hanya soal kenaikan BBM aliansi BEM juga menuntut untuk peninjauan kembali kenaikan PPN 11 persen. Masyarakat sudah sangat tercekik dengan adanya kenaikan BBM jangan ditambah dengan kenaikan PPN, apalagi di masa-masa mendekati Idul Fitri seperti ini akan semakin melambung tinggi tentunya harga kebutuhan masyarakat.
Andri Wahyudi selaku wakil ketua DPRD kabupaten Pasuruan mengamini aspirasi dari aliansi BEM Pasuruan Raya dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI dan pihak-pihak terkait di pusat. Tak hanya itu Andri Wahyudi juga sangat mengapresiasi gerakan yang dilakukan aliansi BEM Pasuruan yang melakukan audiensi yang sebelumnya telah melakukan konsolidasi beberapa kali dan bukan hanya fokus pada tuntutan tapi juga menawarkan ide-ide gagasan serta alternatif solusi yang baik.
Selain Andri Wahyudi sebagai wakil ketua hadir pula M. Jaelani dari Komisi II serta perwakilan dari Dinas Industri dan Pangan Kabupaten Pasuruan.
Namun sayangnya alternatif solusi hanya ada dari kawan-kawan Aliansi BEM Pasuruan Raya. Sehingga BEM Pasuruan meminta DPRD Pasuruan setidaknya memiliki alternatif solusi tersendiri untuk Pasuruan sembari menunggu keputusan di Pusat. Masyarakat Pasuruan tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam keadaan seperti ini, DPRD dan Pemkab Pasuruan harus bisa setidaknya meminimalisir efek yg terjadi di Pasuruan karena kenaikan BBM dan PPN.(hartono)