Oleh: Jong Sumekar
TROL,- Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka. Di tengah mahalnya biaya politik dan rusaknya etika demokrasi akibat praktik transaksional, gagasan ini patut dipertimbangkan secara jernih bukan dengan prasangka, tapi dengan catatan tegas.
Jong Sumekar memandang, Pilkada melalui DPRD bisa menjadi solusi, asal tidak mengulang penyakit lama demokrasi: money politik, jual beli suara, dan proses yang gelap tanpa pengawasan publik.
Realitas hari ini tak bisa dipungkiri. Pilkada langsung kerap menjelma menjadi arena adu modal, bukan adu gagasan. Uang berperan lebih dominan daripada rekam jejak dan kapasitas. Akibatnya, pemimpin terpilih sering kali sibuk “balik modal” ketimbang mengabdi pada rakyat.
Namun, memindahkan Pilkada ke DPRD bukan berarti memindahkan transaksi dari rakyat ke gedung dewan. Di sinilah catatan Jong Sumekar menjadi garis merah yang tidak bisa ditawar.
Pertama, stop total money politik.
Pemilihan oleh DPRD harus disertai sistem pengawasan ketat, sanksi berat, dan keterlibatan aparat penegak hukum. Jika praktik suap tetap dibiarkan, maka Pilkada DPRD hanya akan menjadi demokrasi semu yang lebih elitis.
Kedua, transparansi wajib hukumnya.
Proses pemilihan harus terbuka untuk publik: mulai dari tahapan, penyampaian visi-misi kandidat, hingga rekam jejak sikap politik anggota DPRD. Rakyat berhak tahu siapa memilih siapa, dan atas dasar apa.
Ketiga, hentikan jual beli suara.
Anggota DPRD adalah wakil rakyat, bukan makelar kekuasaan. Suara mereka adalah amanah konstitusi, bukan komoditas politik. Jika suara diperjualbelikan, maka yang dikhianati bukan hanya rakyat, tapi demokrasi itu sendiri.
Pada akhirnya, substansi demokrasi bukan soal langsung atau tidak langsung, melainkan soal kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Pilkada oleh DPRD bisa menjadi jalan keluar dari politik biaya tinggi namun hanya jika disertai keberanian membersihkan praktik kotor di dalamnya.
Tanpa itu semua, perubahan sistem hanyalah memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
