TROL, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu menjadi salah satu penekanan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Penegasan tersebut disampaikan Setyo Wahono saat memberikan arahan dalam kegiatan evaluasi SAKIP di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (9/10).
“Perencanaan harus berorientasi pada kemanfaatan. Anggaran yang kita gunakan harus menghasilkan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Setyo Wahono.
Menurut dia, evaluasi SAKIP menjadi bagian penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja perangkat daerah. Keterkaitan tersebut perlu dijaga agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti masukan dan rekomendasi tim evaluator sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan. Evaluasi, kata dia, tidak semestinya berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan kinerja organisasi.
Selain capaian jangka pendek, Setyo Wahono mengingatkan pentingnya memperhatikan keberlanjutan manfaat setiap program pembangunan. Perencanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
“Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasi program, harus terus kita cermati. Tujuannya agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui evaluasi SAKIP 2026, Pemkab Bojonegoro mendorong penguatan akuntabilitas kinerja aparatur dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan diharapkan tidak hanya tercermin dalam penyerapan anggaran, tetapi juga melalui capaian kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, staf ahli bupati, para asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bojonegoro. (adi)
*sumber: bojonegoro.go.id
