TROL, Sumenep – Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk produksi pupuk organik atau kompos, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, pada periode ini.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan saat ini keberadaan IPLT belum berfungsi secara maksimal, sehingga setelah dilakukan pembahasan dengan pihak terkait ada keinginan dan upaya untuk mengembangkannya.
“Kami ingin keberadaan IPLT itu semakin optimal supaya lumpur tinja juga memiliki fungsi ekonomis,” kata Bupati di sela-sela pemantauannya, di IPLT Desa Lalangon Kecamatan Manding, Selasa (5/7).
Pihaknya merencanakan salah satu pengembangan IPLT, yakni membuat pupuk kompos atau organik yang memanfaatkan lumpur tinja dikelola menjadi pupuk pada budidaya tanaman atau pohon.
“Seiring IPLT untuk membuat pupuk kompos, juga dijadikan tempat penyiapan media tumbuh tanaman penghijauan termasuk milik Dinas Lingkungan Hidup, baik itu bunga atau pohon lainnya, untuk mengantisipasi apabila ada tanaman atau pohon yang mati dan hilang,” tuturnya.
Bupati mengungkapkan, langkah awal yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran dananya, seperti memperbaiki bangunan yang rusak dan pengeboran air, dengan harapan IPLT ini bisa berfungsi secara maksimal.
“Kami programkan anggaran dana pengembangan IPLT pada tahun ini dan paling lambat pada 2023 sudah selesai, sehingga keberedaannya berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah tinja dan lainnya,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Bupati meninjau IPLT di Desa Lalangon Kecamatan Manding didampingi pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Eri Susanto menuturkan, pihaknya segera menindaklanjuti pengembangan IPLT untuk membuat kompos atau pupuk organik, dan saat ini, masih melakukan taksasi mengenai kebutuhan anggaran dananya.
“Anggaran dana itu untuk kebutuhan renovasi hingga pemenuhan sarana prasarana lainnya, yang dilakukan pada tahun ini dan IPLT selambat-lambatnya 2023 sudah bisa berfungsi sesuai program pemerintah daerah,” imbuhnya. (hartono).
