TROL, Kota Blitar – Pemerintah Kota Blitar menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar, Jumat (27/2).
Kegiatan ini menjadi tahapan awal sebelum Musrenbang tingkat kota, guna memastikan seluruh usulan masyarakat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menegaskan pelaksanaan Musrenbang tahun ini dibagi dalam dua tahap, yakni pra musrenbang dan musrenbang utama. Menurutnya, skema tersebut dirancang untuk memperluas ruang partisipasi publik sebelum masuk tahap persetujuan bersama.
“Pra musrenbang ini kami lakukan agar seluruh aspirasi masyarakat bisa dibahas lebih awal. Jadi ketika masuk musrenbang utama, usulan yang disampaikan sudah lebih matang dan terverifikasi,” ujar wali kota yang akrab disapa Mas Ibin.
Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang partisipatif.
“Kami ingin memastikan tidak ada aspirasi yang terlewat. Semua pendapat masyarakat harus punya ruang dalam perencanaan pembangunan 2027,” tegasnya.
Mas Ibin menjelaskan, tema pembangunan Kota Blitar tahun 2027 mengusung konsep Smart Government dan Smart Economy. Fokus diarahkan pada modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan digital.
“Smart government itu pelayanan pemerintah melalui elektronik, melalui IT menjadi titik tekan. Kita ingin birokrasi yang responsif, cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, konsep Smart Economy diarahkan pada penguatan tata kelola ekonomi modern, termasuk pengembangan pasar rakyat, ruang kreatif anak muda, Blitar Trade Center (BTC), serta peningkatan investasi daerah.
“Ekonomi harus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Pasar rakyat kita benahi, ruang kreatif kita siapkan, dan iklim investasi kita perkuat,” imbuhnya.
Kepala Bapperinda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menambahkan sebelum Pra Musrenbang digelar, pihaknya telah melaksanakan forum lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program internal.
“Forum lintas OPD sudah kami lakukan agar program perangkat daerah selaras dengan visi pembangunan 2027. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Ia menyebut, pola perencanaan tahun ini diubah agar seluruh usulan dibahas lebih dahulu sebelum penandatanganan persetujuan pada Musrenbang utama yang dijadwalkan 10 Maret 2026.
“Pra musrenbang ini khusus untuk menggali usulan masyarakat tingkat kota. Ada perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, forum anak, kepemudaan, hingga tokoh agama. Semua kami libatkan,” katanya.
Melalui tahapan tersebut, Pemerintah Kota Blitar berharap penyusunan RKPD 2027 benar-benar berbasis aspirasi masyarakat sekaligus menjadi pijakan menuju pemerintahan yang lebih responsif dan sistem perekonomian daerah yang semakin modern. (*)
#blitatkota.go.id
