TROL, Sumenep – Ambruknya jembatan utama penghubung tiga Desa yakni desa Sendir, desa Meddelan, dan desa Cangkreng belum juga ada perhatian dan sikap dari pemerintah untuk membangun kembali jembatan tersebut yang ambruk pada Juni lalu.
Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Jargon “Bismillah Melayani” milik Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Menurut Bagus Junaedy, aktivis Laskar Anti Korupsi Jawa Timur (LAKI Jatim) , merasa miris dengan ketidak sesuaian jargon tersebut dengan realita yang ada, pasalnya disaat masyarakat tiga desa resah karena terisolasi dan dikelilingi oleh sungai karena ambruknya akses jembatan dari tiga desa tersebut, tetapi jembatan itu dibiarkan tanpa adanya perbaikan. (11/8)
Hal itu mencerminkan minimnya rasa peduli pemerintah akan keresahan dan kesulitan masyarakat yang membutuhkan jalur transportasi utama itu. Apakah suara masyarakat dibutuhkan di saat pemilu atau Pilkada saja? Sesudah itu suara masyarakat tak dibutuhkan?” Kata Edy, sapaan akrabnya.
Diungkapkan Edy, keluhan dan kritikan masyarakat yang terus bermunculan, terus berdatangan silih berganti. Namun ternyata suara masyarakat belum mampu membangunkan kesadaran dan kepedulian Bupati Sumenep untuk perbaikan sebuah jembatan yang rusak total itu.
“Awalnya saya apresiasi dengan langkah tim Dinas PUTR Sumenep yang turun meninjau lokasi jembatan ambruk. Hasil tinjauan pertama belum ada perkembangan yang jelas. Lalu Kepala Dinas PUTR turun langsung melakukan survei. Tapi hingga kini belum juga membuahkan hasil,” kata Edy.
Justru yang terjadi, lanjut Edy, hanya jawaban bersifat wacana, jawaban dialektika yang hanya cocok untuk panggung diskusi. Padahal masyarakat butuh aksi nyata, jawaban konkrit itu, ya proyek jembatan itu segera dibangun.
“Coba amati, Dinas PUTR beralasan bahwa timnya masih melakukan kajian termasuk kontruksi jembatan itu. Lalu Kadis PUTR kepada media juga menjelaskan akan melaporkan ke Bupati Sumenep terlebih dahulu,” kesalnya.
Padahal, lanjut dia, bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak butuh kosa kata dan jawaban ilmiah.
“Yang dibutuhkan jawaban konkrit, kapan jembatan mau dibangun? Mau realisasi mendahului PAK, APBD Perubahan, atau masih tahun depan? Lalu dananya bersumber dari APBD Sumenep, Provinsi, atau APBN?? Solusinya mau bangun jembatan alternatif atau bangun konstruksi jembatan utama? Semuanya sampai sekarang masih serba abu-abu,” beber Edy.
Jadi, kata pegiat anti korupsi ini, kalau model kebijakan pemerintah lelet, tidak tegas dan konkrit memberikan solusi. Lambat laun kepercayaan masyarakat akan hilang pada pemerintah (public distrush). Kalau ini sampai terjadi, bukan kemajuan yang dicapai, tapi perlambatan ekonomi, kemiskinan, pengangguran bisa tumbuh berkembang. (Fajar)
