TROL, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mulai menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,99 triliun, dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,70 triliun.
Postur RAPBD 2027 itu disampaikan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, di Gedung Graha Wicaksana Lantai II, Rabu (9/9).
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.708.325.466.214,02, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.995.191.917.037,86.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Sementara itu, SILPA ditargetkan nihil atau Rp0.
Ahmad Baharudin mengatakan penyusunan RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Penyusunan tersebut juga disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 telah disinergikan dengan beberapa prioritas daerah yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 melalui proses sinkronisasi dengan prioritas nasional dan provinsi,” ujar Ahmad.
RKPD 2027 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang telah disepakati antara Pemkab Tulungagung dan DPRD.
Perubahan APBD 2026, Belanja Bertambah Rp234,94 Miliar
Selain RAPBD 2027, Pemkab Tulungagung juga menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada sisi pendapatan, anggaran semula sebesar Rp3.015.225.983.588,87 mengalami penurunan Rp23.937.216.661,63. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp2.991.288.766.927,24.
Sementara belanja daerah mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari semula Rp3.233.994.186.057,87, belanja bertambah Rp234.944.153.957,94 menjadi Rp3.468.938.340.015,81.
Perubahan tersebut membuat defisit APBD 2026 menjadi Rp477.649.573.088,57. Defisit ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yang bersumber dari penambahan penerimaan pembiayaan. SILPA tetap ditargetkan Rp0.
Ahmad meminta DPRD mencermati sekaligus memberikan koreksi terhadap dua rancangan anggaran tersebut sebelum pembahasan lebih lanjut.
“Atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, saya mohon kepada Dewan yang terhormat untuk mencermati, mengoreksi, serta melaksanakan pembahasan bersama,” katanya.
Ia menegaskan, penyampaian RAPBD 2027 dilakukan lebih awal agar proses pembahasan dapat dimaksimalkan. Targetnya, ketika memasuki Januari 2027, program-program prioritas Pemkab Tulungagung sudah dapat segera direalisasikan.
“Agar maksimal dan nanti bulan Januari 2027 itu program sudah bisa dilakukan,” pungkasnya.
DPRD Minta Anggaran Berorientasi Hasil
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan, pembahasan APBD 2027 bersama Perubahan APBD 2026 memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Marsono, APBD tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan untuk memenuhi kewajiban administratif. Anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat strategis,” kata Marsono.
Ia menyebut pembahasan anggaran merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal yang sehat dan akuntabel.
Untuk Perubahan APBD 2026, DPRD mendorong Pemkab mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran. Penataan ulang program dan kegiatan dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi makroekonomi serta target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026.
Sedangkan untuk APBD 2027, Marsono meminta agar belanja daerah diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita dituntut untuk mampu merumuskan alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Muara dari semuanya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung,” tutup Marsono. (jk)
