TROL, Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan terus berupaya memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran di tengah berbagai keterbatasan. Perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Magetan, Kang Suyat saat mewakili Bupati Magetan menerima Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Klothok Lawu, Sarangan, Selasa (29/9).
Kang Suyat menyambut hangat kedatangan jajaran tim BPKP. Ia menilai hasil evaluasi tersebut penting bagi Pemkab Magetan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan selanjutnya.
Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Magetan terus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Laporan ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengambil keputusan untuk rencana pembangunan selanjutnya,” kata Kang Suyat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Ada banyak isu yang perlu diselesaikan di Kabupaten Magetan. Untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, kami memberdayakan pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Kang Suyat mencontohkan penanganan stunting. Pemkab Magetan, kata dia, mendorong peran kader Posyandu untuk ikut menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting.
Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena kader Posyandu memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi warga di lingkungannya.
“Cara ini lebih terlihat hasilnya karena masyarakat akan mendengarkan pihak-pihak yang dekat dengan mereka. Tak hanya itu, penjelasan yang sederhana juga lebih mudah diterima masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, menekankan pentingnya perencanaan yang tepat ketika pemerintah daerah harus melakukan perubahan dengan dukungan anggaran yang terbatas.
Menurut Hasoloan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menjalankan pembangunan dengan pola yang sama. Diperlukan inovasi dalam perencanaan agar anggaran yang tersedia dapat memberikan hasil maksimal.
“Apabila akan melaksanakan perubahan di tengah anggaran yang terbatas, kita tidak bisa melakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Cara yang tidak biasa bisa kita mulai dengan perencanaan yang tepat, sesuai dengan apa yang disampaikan Kang Suyat,” jelas Hasoloan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasoloan memberikan penjelasan mengenai bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang baik sehingga anggaran yang terbatas tetap dapat direalisasikan secara optimal sesuai tujuan pembangunan.
Ia mengatakan, pada tataran teori penggunaan anggaran memang terlihat sederhana. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadirkan berbagai persoalan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal.
“Meski penggunaan anggaran pada teorinya terlihat mudah untuk direalisasikan sesuai dengan anggaran, tetapi pada praktiknya banyak kendala yang muncul di tengah jalan,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Hasoloan, pemerintah daerah perlu menyiapkan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Mitigasi yang tepat dan cepat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kendala sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
Hasil evaluasi BPKP tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi Pemkab Magetan untuk memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Totok Swa)
*sumber: prokopimkabmagetan
