foto: Bjorka (Tangkapan Layar via Twitter @bjorkanisme
FIPRESS, Jakarta – Hacker Bjorka melalui akun twitternya @bjorkanism buka suara dan memberikan alasan kenapa dirinya melakukan peretasan ke pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah, Bjorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan.
Bjorka bilang, bahwa banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti kritik yang dilakukan oleh pemerintah namun ditutup secara permanen.
“Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. did it work ? so i chose to be a martyr to make a change by slapping their face. (Berbagai cara telah dilakukan, termasuk cara yang benar. apakah itu berhasil? jadi saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Minggu (11/9).
Dengan twit satirenya itu, Bjorka juga mengajak masyarakat untuk menggunakan ‘Topeng Bjorka’ untuk ikut dalam revolusinya.
“Let’s join the protest using bjorka’s mask wherever you are. it’s time for a revolution,” mengutip @bjorkanisme, Minggu (11/9).
Memang, belum bisa dipastikan apakah akun twitter @bjorkanism merupakan akun twitter milik orang yang telah melakukan peretasan ke pemerintah, seperti peretasan data kebocoran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kmenkominfo).
Asal tahu saja, Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet dan membuat pemerintah Indonesia ketar ketir. Bahkan, selain peretasan data Kominfo, Bjorka mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nama ‘Bjorka’ muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya, termasuk pernyataan-pernyataannya, diketahui lewat situs forum breached.to. Selebihnya, sosoknya tentu saja misterius.
Bjorka mengatakan, dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia, yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi.
Bjorka membocorkan data Menkominfo Johnny G Plate, dirinya mengancam membobol data MyPertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden RI Joko Widodo.
Namun belum bisa dipastikan apakah dokumen rahasia yang dimaksud adalah milik Presiden Jokowi atau Presiden RI lainnya. “The next leak will come from the president of Indonesia (kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Indonesia),” dikutip dari akun Twitter Dark Tracer, Sabtu (10/9).*)
Mengklaim Afiliasi ke Warsawa, Bjorka Diduga Orang Indonesia
Ketua DPP NasDem Willy Aditya merespons kebocoran data pribadi para pejabat pemerintah Indonesia yang disebarkan hacker Bjorka. Dia meyakini tak akan sulit bagi aparat untuk mengidentifikasi sosok di balik topeng hacker Bjorka. Menurut Willy, gaya bahasa yang dituturkan Bjorka ke publik terlihat seperti gaya bahasa dalam negeri.
“Saya yakin bahwa tidak akan sulit bagi aparat hukum kita untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka yang telah melanggar UU ITE dengan meretas perangkat atau sistem di mana terkumpul data pribadi. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” kata Willy dikutip dari detikcom, Minggu (11/9).
Sebelumnya, Bjorka telah meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan, Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Walaupun Bjorka berlindung di balik ‘sumbangsih buat kawannya di Warsawa’ kita tahu pelaku ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa dalam negeri. Mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu,” lanjutnya.
Seperti diketahui, melalui akun Twitter-nya, Bjorka menyebut motif atas aksi peretasan tersebut sebagai bentuk demonstrasi di era yang baru. Dia juga mengaku, aksi peretasan dilakukan sebagai bentuk dedikasi untuk kawannya yang berkebangsaan Indonesia di Warsawa, Polandia.
Lebih lanjut, Willy menilai kehendak hacker Bjorka agar badan perlindungan data pribadi ada di tangan korporasi atau pihak lain yang berada di luar hukum tidak dapat dibenarkan.
“Kita akan kembali pada masa gelap di mana kepala manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan pada hukum. Kita akan lawan itu bersama-sama. Tidak boleh ada manusia yang kebal di luar hukum,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Tak hanya itu, Willy menyinggung proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih berlangsung di parlemen. Menurutnya, catatan dari hacker Bjorka bisa dipertimbangkan soal lembaga yang tepat untuk memegang wewenang terkait perlindungan data pribadi warga.
“RUU PDP saat ini memang masih akan dibahas bersama pemerintah dan DPR, catatan dari Bjorka boleh jadi bisa menjadi pertimbangan tentang lembaga yang tepat dalam perlindungan data pribadi nantinya,” katanya.
Willy pun mengingatkan berbagai pihak yang meminta dan mengumpulkan data pribadi warga agar bersungguh-sungguh dalam membangun sistem perlindungan data.
“Apa yang menjadi concern Bjorka harusnya juga menjadi concern semua pihak yang dengan sadar meminta dan mengumpulkan data pribadi warga negara. Mereka harus dengan sungguh-sungguh membangun sistem perlindungan data atau menghentikan kegiatannya meminta dan mengumpulkan data pribadi,” lanjutnya.
*artikel ini keseluruhan isi dan gambar diambil dari CNBC Indonesia, edisi 11 September 2022 10:31dengan judul tanpa perubahan.
