TROL, Sumenep – Penolakan rencana kunjungan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Rabu besok (20/4) mulai bergejolak. Penolakan itu menjadi tajuk utama pada platform media sosial.
Menurut pantauan media ini, penolakan itu datang dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU). Tersebar Banner dan poster penolakan kunker Jokowi ke Kabupaten Sumenep, hal itu terjadi bukan tanpa alasan, sebab kebijakan dari pemerintah saat ini dinilai tak memihak pada rakyat kecil. Sebuah negara besar yang kaya seperti Indonesia namun kebijakan dari pemerintahan saat ini tak mencerminkan kebanggaan pada Negeri ini. Hal itu ditilik dari hal terkecil, yakni kebijakan, harga pangan, dan kenaikan harga BBM, sementara kondisi ekonomi rakyat menengah kebawah sedang menjerit.
Atas dasar apalagi pemerintahan jika kebijakan yang dikeluarkan sudah tidak pro rakyat.
Dalam gambar poster tagar “Tolak Kedatangan Jokowi di Sumenep,” Aliansi Bem Sumenep juga terdapat pernyataan “Mahasiswa Bersama Rakyat dan Martabat sebuah negara didasari atas kepedulian pemerintah pada rakyatnya.”
Koordinator BEMSU Nur Hayat saat dikonfirmasi melalui panggilan aplikasi WhatsApp, kepada media ini, Senin (19/4) membenarkan Poster Aliansi BEM Sumenep Tolak Kedatangan Jokowi di Sumenep.
Nur Hayat menyampaikan, “penolakan kedatangan Presiden Jokowi itu adalah reaksi dari tuntutan kebijakan dari seluruh BEM Indonesia yang belum diindahkan oleh pemerintah yang tidak memihak pada rakyat, apalagi kenaikan harga sembako, BBM yang berpengaruh terhadap komoditas lainnya. Sedangkan di Indonesia mayoritas muslim yang pada bulan April saat ini adalah momen bulan Ramadhan, dimana kebutuhan masyarakat meningkat, lebih banyak daripada kebutuhan hari-hari sebelumnya,” ungkapnya penuh semangat.
Nur Hayat menambahkan, dari info yang didapat kedatangan Jokowi untuk peresmian Bandara Trunojoyo, kemudian pembagian BLT yang dinilai tidak efektif, karena hal tersebut tidak semua bisa menikmati, namun jika kebijakan pro terhadap rakyat, maka pemerintah akan menekan angka rendah atau minimal harga kembali normal, maka semua rakyat Indonesia akan merasakannya.
Dirinya juga meminta pada Polri dan TNI agar bersikap humanis terhadap teman-teman aktivis, karena hal itu dijamin dan diatur dalam undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. BEM Sumenep akan melakukan aksi sesuai titik kunjungan Presiden, tutupnya.
Ditempat terpisah, Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan adanya rencana Kunker Presiden Jokowi ke Kabupaten Sumenep.
Kendati demikian, Mantan Kapolsek Kota Sumenep itu mengaku heran dan bingung mengenai informasi Rencana Kunker Presiden Jokowi ke Kabupaten Sumenep yang menyebar tersebut.
“Benar, siapa yg menyebarkan,” jelas Widiarti.
Beberapa lokasi yang akan menjadi titik rencana kunker Presiden Jokowi di Sumenep, kini, terpantau sedang di sterilkan, dirapikan, dan dibersihkan.
(hartono)
