DPRD dan Pemkab Tulungagung Sepakati APBD 2027, Belanja Daerah Tembus Rp3,21 Triliun

TROL, Tulungagung – DPRD Kabupaten Tulungagung bersama pemerintah daerah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan bersama tersebut ditandai melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (18/11) siang.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.

Momentum persetujuan Raperda APBD 2027 ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821. Selain membahas persetujuan anggaran, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, Propemperda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah. Setiap produk hukum yang dihasilkan, menurut dia, harus disusun berdasarkan prioritas yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Marsono.

Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengapresiasi keterlibatan seluruh anggota DPRD dalam proses pembahasan APBD 2027. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mencermati sekaligus menyempurnakan rancangan anggaran.

Berdasarkan hasil pembahasan, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut:

Sisi pendapatan:
● Pendapatan Rp2.932.161.039.149,02.
● Belanja Rp3.219.027.489.972,86.
● Defisit Rp286.866.450.823,84

Sisi pembiayaan:
● Penerimaan pembiayaan Rp286.866.450.823,84.
● Pengeluaran pembiayaan Rp0,00.
● Pembiayaan netto Rp286.866.450.823,84.
Sedang sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (Silpa) tahun berkenaan Rp0,00.

Ahmad Baharudin menjelaskan, kebijakan anggaran tahun depan disusun dengan mengacu pada tema pembangunan 2027, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”

Tema tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan. Setidaknya terdapat delapan prioritas yang menjadi perhatian, mulai dari perluasan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi sektor unggulan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.

Plt Bupati berharap kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut tidak berhenti pada persetujuan anggaran, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Saya berharap kerja sama yang harmonis ini dapat terus berlanjut guna mewujudkan Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” harap Ahmad Baharudin.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta tamu undangan lainnya.

Dengan disepakatinya rancangan APBD 2027, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat terus mengawal kebijakan anggaran agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prioritas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tulungagung. (jk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *