TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan rencana besar pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) guna mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Langkah tersebut ditandai dengan pemaparan Hasil Studi Kelayakan Pembangunan JLS yang terintegrasi dengan flyover oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (18/2), di Ruang Angling Dharma.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan agar pembangunan JLS mengedepankan prinsip pemecahan masalah sekaligus efisiensi anggaran, tanpa mengurangi nilai fungsi dan dampak ekonomi bagi masyarakat ke depan.
“Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner. Salah satunya dengan mempertimbangkan struktur atau layout jalur yang lebih detail serta untuk efisiensi lahan dan struktur,” tegas Bupati.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BM PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah tahap studi kelayakan rampung pada 2025, proyek ini akan memasuki tahap lanjutan pada 2026.
“Tahun 2026 kita lanjutkan dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk JLS terintegrasi flyover dan jembatan. Selain itu, dokumen pengadaan tanah, penyusunan AMDAL dan ANDALALIN juga akan dilaksanakan secara paralel,” ucap Ifan.
Secara perencanaan, pembangunan JLS diposisikan di sebelah selatan rel kereta api. Mengingat akses masuk kota di sisi selatan melewati perlintasan kereta, JLS dirancang terintegrasi dengan flyover, sekaligus difungsikan sebagai lajur utama kendaraan bermuatan besar agar tidak lagi melintas di pusat kota.
Prof. Ali Awaluddin beserta tim LKFT UGM memaparkan analisis teknis mulai dari studi kelayakan hingga sejumlah rekomendasi dari aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil pemodelan tersebut difokuskan untuk mengurangi volume kendaraan di kawasan perkotaan sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
Fokus utama penanganan meliputi penguraian kepadatan di titik simpang Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas yang selama ini menjadi pusat kemacetan akibat dominasi kendaraan berat serta belum tersedianya rest area yang memadai.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungannya terhadap proyek JLS mengingat urgensi dampak sosial dan kemacetan yang semakin tinggi. Namun, ia menyampaikan sejumlah catatan penting.
Pertama, efektivitas lahan. Mengingat pesan Presiden terkait perlindungan lahan produktif, DPRD meminta agar proses pembebasan lahan dikonsultasikan secara mendalam agar tidak mengganggu produktivitas pertanian.
Kedua, dampak ekonomi lokal. Pembangunan diharapkan mampu memberikan akses ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur terdampak, bukan justru mematikan usaha warga.
Ketiga, manajemen arus. Penentuan titik pintu masuk dan keluar JLS harus dihitung secara akurat agar tidak menimbulkan titik kemacetan baru.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, jajaran kepala OPD, serta lintas pemangku kepentingan terkait.
Dengan dimulainya tahapan lanjutan perencanaan ini, JLS diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas, penataan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. (adi)
#bojonegorokab.go.id
