TROL, Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto melakukan audiensi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, terkait rencana penerapan mekanisme pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Instruksi Jalan Daerah (IJD) untuk proyek preservasi jalan di Kabupaten Madiun.
Pertemuan berlangsung di Kantor Ditjen Bina Marga, Jakarta, Senin (8/6). Bupati didampingi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hadir mewakili Direktur, dua staf Kementerian PU, yakni Agnes Intan dan Fara Baselin.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas proyek KPBU Preservasi Jalan Kabupaten Madiun yang saat ini tengah dalam proses pengusulan Project Development Facility (PDF) ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, pertemuan ini juga menindaklanjuti sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 (Inpres Jalan Daerah) yang digelar pada 26 Mei 2026 lalu.
Dalam paparannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan kemantapan jalan menjadi prioritas daerah dalam mendukung program nasional swasembada pangan dan energi. Ia menyebut, infrastruktur jalan yang andal merupakan faktor kunci dalam memperlancar distribusi hasil pertanian serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun selaras dengan visi BERSAHAJA, khususnya Misi IV, yakni membangun sarana dan prasarana kewilayahan yang lebih memadai, merata, dan berkeadilan,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Madiun membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran besar dan berkelanjutan. Karena itu, skema KPBU dan dukungan melalui Inpres Jalan Daerah dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat penanganan ruas-ruas prioritas.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan usulan penanganan sejumlah ruas jalan tahun anggaran 2026. Ia berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Madiun dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan infrastruktur jalan yang semakin baik, konektivitas antarwilayah meningkat, distribusi hasil produksi lebih lancar, dan kesejahteraan masyarakat pun ikut terdongkrak. Ini bagian dari kontribusi daerah dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional,” tandasnya. (*)
*prokopimkabmadiun
