TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,1 triliun, dengan proyeksi belanja daerah mencapai Rp4,9 triliun. Di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menyiapkan strategi penguatan program prioritas sekaligus mengoptimalkan kemandirian fiskal.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan RKPD 2027 yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) pada Kamis (16/7).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, mengatakan penurunan nilai APBD dalam tiga tahun terakhir tidak mengubah arah pembangunan daerah. Pemerintah tetap memprioritaskan lima isu strategis, yakni penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta penguatan konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan.
“Perencanaan pembangunan daerah tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan tetap menjaga keselarasan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita,” ujarnya.
Helmy menjelaskan, dinamika ekonomi Bojonegoro menunjukkan adanya pergeseran kontribusi antar sektor. Pada triwulan I 2026, sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar 8,78 persen. Sebaliknya, sektor pertanian justru tumbuh 11,38 persen secara tahunan (year on year/y-o-y), sehingga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas belanja daerah. Seluruh program tersebut akan dikawal agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam postur APBD 2027, Pemkab Bojonegoro juga telah mengakomodasi sejumlah belanja wajib yang bersifat mengikat dan berbasis pelayanan masyarakat. Di antaranya pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan, Universal Health Coverage (UHC), serta berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan beasiswa.
Data pemerintah daerah menunjukkan postur APBD Bojonegoro terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2024, APBD tercatat sebesar Rp8,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp7,8 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi Rp6,4 triliun pada 2026. Sementara pada 2027, APBD diproyeksikan sebesar Rp5,1 triliun.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Pemkab Bojonegoro menegaskan pembangunan akan tetap difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sembari memperkuat kemandirian fiskal daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. (adi)
*sumber: bojonegorokab.go.id
