TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meluncurkan inovasi Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak (BERTAPPA) sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor.
Peluncuran BERTAPPA berlangsung di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (17/9), bersamaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dibuka Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Aparat Penegak Hukum (APH).
Dalam sambutannya, Setyo Wahono menyoroti masih adanya kesenjangan gender di Bojonegoro. Hal itu salah satunya tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025 yang berada di angka 0,352, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 0,225.
“Data IKG ini menjadi pengingat tegas bahwa masih ada pekerjaan besar dalam mengatasi kesenjangan, khususnya di aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi perempuan,” tegasnya.
Bupati menekankan, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat implementasi PUG dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, PUG tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi maupun penyusunan dokumen semata. Perspektif gender harus benar-benar masuk dalam seluruh tahapan pembangunan.
“PUG harus terintegrasi ke dalam 7 siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.
Setyo Wahono juga mengingatkan pentingnya memastikan pembangunan memberikan manfaat secara adil bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Inklusi sosial adalah kunci. Pembangunan yang berhasil tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan dampaknya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas,” katanya.
Sejalan dengan itu, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menghadirkan BERTAPPA sebagai wadah perlindungan perempuan dan anak yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor.
Program tersebut memperkuat sinergi antara Pokja PUG, APIP, dan APH. Kolaborasi ini diharapkan membuat penanganan persoalan perempuan dan anak menjadi lebih terpadu, sekaligus meminimalkan hambatan akibat ego sektoral dan lemahnya koordinasi.
Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Ahmad Hernowo Wahyutomo mengatakan, Bimtek PUG ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan sensitivitas gender di kalangan perangkat daerah dan APH.
“Melalui Bimtek dan peluncuran inovasi BERTAPPA ini, kami ingin memperkuat kapasitas serta kesadaran bersama mengenai pentingnya kesetaraan gender,” ujarnya.
Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Di sisi lain, APH diharapkan dapat menerapkan perspektif keadilan gender dalam proses hukum maupun pelaksanaan tugas di lapangan.
Ahmad menambahkan, BERTAPPA tidak hanya menjadi forum kolaborasi lintas sektor, tetapi juga menghadirkan mekanisme pelaporan atau “Lapor Kepenak” yang diharapkan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan memperkuat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro.
“Di saat yang sama, APH diharapkan dapat menerapkan perspektif yang memihak pada keadilan gender dalam setiap proses hukum dan pelaksanaan tugas di lapangan,” imbuhnya.
Peluncuran BERTAPPA sekaligus menjadi bagian dari persiapan Bojonegoro menghadapi Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Namun, Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa proses tersebut bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan. Verifikasi lapangan dipandang sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana integrasi gender telah diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, APH, APIP, dan elemen masyarakat, DP3AKB Bojonegoro berharap perlindungan perempuan dan anak semakin responsif. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil serta memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak berlangsung secara berkelanjutan. (adi)
*sumber: bojonegorokab.go.id
