foto : saiful iskak ketua lsm ratu
TROL, Kediri – Pembayaran berupa uang di sekolah harus transparan sangatlah tepat. Transparansi dalam pembayaran sekolah, baik itu SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau biaya lainnya, penting untuk membangun kepercayaan antara pihak sekolah dan orang tua siswa, serta mencegah potensi penyalahgunaan dana.
Saiful Iskak ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM Ratu) angkat bicara dan mengecam keras atas pembayaran di sekolah yang tidak transparan.
“Meningkatkan kepercayaan dengan keterbukaan mengenai penggunaan dana sekolah akan membuat orang tua merasa lebih tenang dan yakin bahwa uang yang mereka bayarkan digunakan sebagaimana mestinya,” tutur Saiful.
Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Dana
Transparansi membuat setiap transaksi keuangan dapat dipantau, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan dana.
Meningkatkan Efisiensi
Dengan adanya transparansi, pihak sekolah dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
Mendorong Partisipasi
Keterbukaan informasi mengenai keuangan sekolah akan mendorong orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana sekolah.
“Untuk mencapai transparansi ini, sekolah dapat melakukan beberapa langkah, seperti membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami. Laporan ini sebaiknya dirinci dan mencakup semua pemasukan dan pengeluaran dana sekolah. Membuat sistem pembayaran yang transparan,” terang Saiful.
Lanjut Saiful, sekolah bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital yang memungkinkan orang tua untuk melihat riwayat pembayaran dan rincian tagihan secara jelas.
Dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pembayaran sekolah, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Saiful mengaku ada beberapa pengaduan dari masyarakat kepada dirinya terkait pembayaran wali murid yang kurang transparan di beberapa sekolah SMA/SMK negeri.
“Ini berpotensi di seluruh satuan sekolah di Kediri dengan modus yang sama, kami sebagai kontrol sosial akan membuat laporan pengaduan ke APH biar segera di periksa, untuk mencegah penyalahgunaan lembaga pendidikan untuk kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri dan kelompok,” tegas Saiful. (lilis)
