TROL, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono resmi melantik jajaran Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026–2030 di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (25/6). Dalam pelantikan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi investasi terbesar dalam mewujudkan kemajuan daerah.
Dalam sambutannya, Setyo Wahono mengungkapkan dua persoalan utama yang saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah di sektor pendidikan. Pertama, masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang mencapai sekitar 4.500 anak di Bojonegoro.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pendidikan.
“Problematika ATS ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Ini adalah PR bersama. Sebagai kepala daerah, tugas kami merumuskan kebijakan, namun kami membutuhkan masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan,” ucap Setyo Wahono.
Selain persoalan akses pendidikan, Bupati juga menyoroti dampak perkembangan teknologi digital terhadap pola pengasuhan anak di lingkungan keluarga. Fenomena kecanduan gawai, menjadi tantangan baru yang membutuhkan perhatian serius.
Ia berharap Dewan Pendidikan mampu menghadirkan kajian, rekomendasi kebijakan, sekaligus edukasi bagi masyarakat, khususnya para orang tua, agar mampu menghadapi perubahan pola belajar dan pola asuh di era digital.
Setyo Wahono juga mengapresiasi komposisi kepengurusan Dewan Pendidikan yang dinilainya cukup representatif karena melibatkan berbagai unsur, mulai akademisi, praktisi pendidikan, insan pers hingga tokoh agama.
Menurutnya, keberagaman latar belakang tersebut menjadi modal penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026–2030, Ahmad Ansaful Marom, menyatakan siap membawa lembaga yang dipimpinnya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah di bidang pendidikan.
Ia mengatakan, dengan komposisi anggota yang berasal dari perguruan tinggi, wartawan, praktisi, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya, Dewan Pendidikan akan memperkuat peran dalam menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
“Kami ingin lebih banyak mendengar dari akar rumput sehingga rekomendasi yang kami sampaikan benar-benar menjawab persoalan pendidikan di Bojonegoro,” katanya.
Ansaful Marom menegaskan, fokus utama Dewan Pendidikan selama lima tahun ke depan adalah mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan yang berkelanjutan.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan memang tidak memberikan hasil secara instan sebagaimana pembangunan fisik, namun dampaknya akan menentukan kualitas generasi masa depan.
“Kita tahu bahwa investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang sering kali tidak tampak secara fisik atau instan, berbeda dengan infrastruktur. Hasilnya tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu lima tahun. Kendati demikian, investasi masa depan ini harus kita mulai sejak dini,” ungkapnya.
Ia mengakui upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program dan kolaborasi akan membutuhkan kerja keras serta komitmen seluruh pihak. Namun, hal itu menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan generasi Bojonegoro yang lebih unggul dan berdaya saing.
Pelantikan Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026–2030 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan Bojonegoro. (adi)
*bojonegorokab.go.id
