TROL, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Open House bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Tahun Ajaran 2026/2027 di kawasan Jl. Kasatrian, Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Selasa (14/7). Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan program strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Acara tersebut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, M.H., Plt Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Ketua DPRD Ponorogo, serta kepala Sekolah Rakyat dari Kabupaten Madiun dan Ponorogo.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya.
“Keberhasilan seseorang tidak ditentukan dari mana dia berasal, tetapi dari kemauan untuk belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Jadikan sekolah ini menjadi rumah kedua, tempat kalian bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berdaya saing,” ujar Hari Wuryanto.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Madiun mampu menjadi instrumen dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi peserta didik, sekolah tersebut diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, mengungkapkan Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun menargetkan menerima 360 peserta didik pada tahun ajaran perdana. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah calon siswa yang telah terdaftar mencapai 279 orang atau sekitar 77 persen dari target, sehingga masih dibutuhkan sekitar 81 peserta didik lagi.
“Dari Kabupaten Madiun telah terdaftar 203 calon siswa yang terdiri atas 28 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 85 siswa SMA. Sedangkan dari Kabupaten Ponorogo terdapat 76 pendaftar, masing-masing 16 siswa SD, 30 siswa SMP, dan 30 siswa SMA,” jelas Rachmat.
Melalui pelaksanaan MPLS dan Open House ini, pemerintah berharap masyarakat semakin mengenal konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi serta mendorong bertambahnya jumlah peserta didik yang bergabung pada tahun ajaran pertama. Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. (*)
*sumber: prokopimkabmadiun
