Pemkab Bojonegoro Siapkan Langkah Strategis Jaga Stabilitas Harga Menjelang Nataru 2025

foto : wakil bupati bojonegoro nurul azizah pimpin rapat tpid

TROL, Bojonegoro – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan barang di pasaran.

Dalam rapat koordinasi TPID yang digelar di ruang Setyowati, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/10), disampaikan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta BUMD dan pihak swasta akan memperkuat sinergi pengawasan dan intervensi pasar.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang akhir tahun.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar distribusi dan stok barang tetap aman,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bojonegoro Sukaemi menambahkan bahwa Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha untuk menjamin kelancaran distribusi barang.

Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) melalui DKPP dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. OPM tersebut akan dilaksanakan di berbagai titik desa dan kecamatan dengan jadwal yang diatur agar tidak saling bertabrakan. Fokus kegiatan difokuskan pada komoditas penyumbang inflasi seperti beras, telur ayam ras, dan minyak goreng.

Langkah lain yang akan dilakukan adalah pengawasan harga dan penindakan pelanggaran. TPID bersama Dinas Perdagangan akan terus memantau harga di pasar tradisional maupun modern. Apabila ditemukan pelanggaran harga melebihi ketentuan, akan diberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Untuk menjaga ketersediaan stok pangan strategis, Pemkab Bojonegoro juga menjalin kerja sama dengan BUMN Pangan, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), guna memperlancar distribusi dan pasokan komoditas di daerah.

“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menjalani perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkas Sukaemi. (adi)

#bojonegorokab.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *