TROL, Sumenep – Lambannya penanganan jembatan ambruk di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Forum Pemuda Giligenting menyampaikan kritik keras terhadap kinerja pemerintah, ia secara tegas menilai pemerintah daerah tidak sigap dan abai terhadap kepentingan masyarakat di kepulauan.
Kritik tersebut disampaikan dalam audiensi antara Forum Pemuda Giligenting dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep yang digelar di Kantor PUTR, Senin (9/2/2026).
Pertemuan itu dihadiri Kepala Dinas PUTR Sumenep, Kepala Bidang Bina Marga, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, serta perwakilan pemuda Giligenting.
Dalam audiensi, para pemuda menyuarakan kekecewaan atas lambannya respons pemerintah dalam memperbaiki jembatan yang ambruk dan hingga kini belum kunjung dikerjakan.
Mereka menuntut percepatan pembangunan, kejelasan jadwal, serta langkah nyata sebelum bulan Ramadan.
Perwakilan Forum Pemuda Giligenting, Amrullah, menegaskan bahwa jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan urat nadi kehidupan warga kepulauan.
Jembatan itu menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan dasar masyarakat.
“Kami menilai pemerintah terlalu lamban dan tidak menunjukkan sense of crisis. Masyarakat dibiarkan berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian tanpa kejelasan kapan jembatan ini mau dibangun,” tegas Amrullah.
Ia juga mengkritik pola kerja pemerintah yang dinilai reaktif dan penuh alasan administratif.
Menurutnya, alasan teknis dan birokrasi tidak bisa terus dijadikan tameng, terutama ketika yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan aktivitas harian warga.
Menanggapi kritik tersebut, Dinas PUTR Sumenep menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Desa Bringsang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2026, meski sebelumnya tidak masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni.
PUTR berjanji akan mempercepat seluruh tahapan, mulai dari perencanaan teknis yang dipangkas dari 30 hari menjadi 10 hari kalender, hingga pengajuan proses lelang pada 12 Februari 2026.
Jika tidak ada kendala administratif dan teknis, pekerjaan fisik jembatan ditargetkan mulai dikerjakan pada minggu ketiga Maret 2026.
Pemerintah daerah juga meminta Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) agar mempercepat proses pelelangan. Namun demikian, janji tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan publik.
Forum Pemuda Giligenting menegaskan akan terus mengawal proses ini dan tidak segan kembali turun ke jalan apabila pemerintah kembali ingkar janji.
“Jangan sampai janji percepatan ini hanya menjadi formalitas audiensi. Masyarakat Giligenting sudah terlalu sering disuguhi janji tanpa realisasi,” pungkas Amrullah. (hartono)
