TROL, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026. Langkah ini menjadi strategi penting guna mengantisipasi dampak yang dapat memengaruhi ketahanan pangan serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menghadiri langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Jawa Timur 2026 yang digelar di Dyandra Convention Center, Selasa (7/4).
Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah provinsi, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Gatut Sunu menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini. Ia menyebut kesiapsiagaan harus menjadi prioritas bersama agar dampak kemarau panjang dapat diminimalisir, terutama pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan kesehatan masyarakat.
“Ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian utama. Kita tidak boleh menunggu dampak terjadi, tetapi harus bergerak lebih awal dengan langkah yang terencana dan terukur,” ucapnya.
Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi serta kesiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan cadangan air bersih, hingga optimalisasi jaringan irigasi guna menjaga produktivitas pertanian.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat dan responsif dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko selama musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih.
Ia menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah daerah diminta memiliki rencana aksi yang jelas dan terintegrasi agar penanganan dapat berjalan efektif dan efisien.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, Perum Perhutani, hingga jajaran dinas terkait dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Jawa Timur.
Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi secara terpadu. Dengan koordinasi yang kuat dan kesiapsiagaan yang matang, diharapkan Kabupaten Tulungagung mampu menghadapi musim kemarau 2026 dengan lebih siap, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (jk)
