TROL, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6). Forum tersebut menjadi sarana penyerapan aspirasi kelompok rentan untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkarakter.
Kegiatan bertema “Suara Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter” itu dibuka langsung oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Hadir pula Plt Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung, Plt Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, kepala OPD, camat, kepala desa dan lurah, Dharma Wanita Persatuan, serta berbagai unsur masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Yohanes Bagus Kuncoro, menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup hanya dengan menghadirkan kelompok rentan dalam program pemerintah. Menurutnya, mereka harus dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam seluruh tahapan pembangunan.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan satu kelompok pun. Karena itu perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin harus memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.
Bagus Kuncoro menyebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Di antaranya keterbatasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya pendidikan inklusif, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta minimnya ruang partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan publik.
Selain itu, Bappeda mencatat sejumlah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius. Pada sektor gender, tantangan yang dihadapi meliputi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta upaya penurunan angka kematian ibu.
Di sektor perlindungan anak, fokus diarahkan pada penanganan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan usia dini, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan kepemilikan akta kelahiran, serta penurunan angka kematian bayi.
Pada sektor disabilitas, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penguatan deteksi dini disabilitas, perluasan akses pendidikan, peningkatan akses teknologi dan informasi, penyediaan alat bantu, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, hingga pengembangan keterampilan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan bebas diskriminasi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Tulungagung mencapai sekitar 1,14 juta jiwa dengan komposisi perempuan 49,9 persen.
“Jangan sampai ada anggota keluarga yang disembunyikan atau dikucilkan karena memiliki keterbatasan. Setiap orang memiliki kelebihan yang bisa saling melengkapi dan menjadi kekuatan bersama,” tuturnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada 2025 tercatat 243 laporan di UULT PSAI dan 70 laporan di UPTD PPA, dengan kasus kekerasan terhadap anak mendominasi.
Selain itu, terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang memerlukan perhatian dalam aspek kesejahteraan dan pemenuhan hak.
Menurut Ahmad Baharudin, Muspadi menjadi forum penting untuk mengakomodasi aspirasi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terwadahi dalam Musrenbang reguler.
Melalui forum yang dilaksanakan berjenjang dari desa hingga kabupaten ini, pemerintah berharap kebijakan pembangunan yang dihasilkan semakin inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. (jk)
