TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat langkah mitigasi bencana dengan menyusun Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah, mulai dari pemetaan risiko, penguatan infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) penanggulangan bencana.
Penyusunan rencana kontingensi tersebut dibahas melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (16/7) hingga Jumat (17/7).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menyampaikan, kondisi geografis dan ekologis Bojonegoro memiliki sejumlah potensi ancaman bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Di antaranya aktivitas Sesar Kendeng, risiko bencana di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dampak penggundulan hutan, hingga perubahan iklim yang memicu suhu ekstrem dan fenomena angin puting beliung.
Menurut Bupati, pemetaan risiko bencana yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi pijakan utama dalam menentukan langkah mitigasi. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan teknologi kebencanaan.
“Mulai dari aktivitas Sesar Kendeng, pemetaan kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo dan daerah ekstrem harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah pemetaan tuntas, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan,” tutur Bupati Setyo Wahono.
Salah satu aspek penting yang ditekankan Bupati adalah optimalisasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS). Menurutnya, seluruh perangkat komunikasi di tingkat desa harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Media sosial, sirine, hingga radio komunikasi harus dimaksimalkan agar informasi kebencanaan dari BNPB maupun BMKG dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat,” katanya.
Selain penguatan sistem peringatan dini, Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi lintas sektor. Kolaborasi dengan TNI, Polri, serta relawan kebencanaan dinilai penting untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan, terutama ketika terjadi kondisi darurat yang membutuhkan evakuasi cepat.
Bupati juga mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap dampak kekeringan dengan mencari titik sumber air baru di wilayah rawan. Selain itu, persoalan penurunan kesuburan tanah di sektor pertanian serta potensi dampak perubahan iklim terhadap kawasan industri minyak dan gas bumi (migas), khususnya wilayah Ring 1, juga menjadi perhatian.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan nyata bagi masyarakat berdasarkan dokumen kontingensi ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menjelaskan, penyusunan dokumen rencana kontingensi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap dan terarah.
Heru menegaskan, dokumen tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan menjadi panduan operasional yang mengatur peran masing-masing pihak ketika terjadi kondisi kegawatdaruratan.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” ucap Heru.
Melalui penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 ini, Pemkab Bojonegoro berharap kesiapsiagaan seluruh elemen dapat semakin kuat, sehingga risiko bencana dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal saat terjadi keadaan darurat. (adi)
*sumber: bojonegorokab.go.id
