TROL, Tulungagung – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong menjadi penggerak perubahan sekaligus menghadirkan inovasi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dorongan tersebut disampaikan dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang digelar di Ruang Angling Dharma Lantai 2, Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/9).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian PKA hingga selesai. Menurutnya, pelatihan kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan ASN untuk menerima amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
Ia menegaskan, seorang pemimpin dituntut memiliki komitmen, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berpikir yang baik, terutama dalam menentukan sebuah keputusan.
“Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujar Nurul Azizah.
Nurul Azizah juga mengajak para pejabat administrator yang telah mengikuti pelatihan untuk bekerja dengan semangat dan hati. Ia menilai aparatur pemerintah tidak boleh hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata dan hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, kepekaan terhadap kondisi masyarakat menjadi salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki seorang pemimpin birokrasi. Pemerintah harus mampu melihat dan memahami persoalan masyarakat secara langsung, termasuk berbagai kebutuhan dasar seperti akses terhadap air bersih.
“Jangan hanya melihat dari meja. Kita harus tahu kondisi masyarakat di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka,” pesannya.
Selain itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penggunaan data dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Data yang akurat dan tersedia dengan baik menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan agar keputusan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap para peserta PKA dapat membawa semangat perubahan tersebut ke lingkungan kerja masing-masing. Kompetensi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas pribadi, tetapi diwujudkan melalui program dan inovasi yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh, yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa tahap terpenting dari pelatihan justru dimulai setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
Menurutnya, para peserta harus mampu menerapkan kompetensi kepemimpinan, inovasi, dan aksi perubahan yang telah dirancang selama mengikuti pelatihan.
Heru menegaskan, aksi perubahan yang telah disusun tidak boleh berhenti sebagai tugas pelatihan ataupun sekadar kegiatan seremonial. Aksi tersebut harus terus dikembangkan agar mampu menjadi bagian dari gerakan perbaikan di lingkungan kerja.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan terhadap birokrasi yang semakin efektif dan efisien.
Kondisi tersebut, lanjut Heru, menuntut pemimpin birokrasi untuk tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi, membangun kolaborasi, serta mendorong perubahan di unit kerjanya.
Dengan berakhirnya PKA Angkatan III, 30 pejabat administrator di lingkungan Pemkab Bojonegoro diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan. Mereka juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif, responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pelatihan tersebut pada akhirnya diharapkan tidak sekadar menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi kepemimpinan, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan nyata dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Bojonegoro. (adi)
*sumber: Bojonegoro kab.go.id
