TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat kapasitas kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Penguatan ini dinilai penting untuk memastikan anggaran desa digunakan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Kegiatan yang diikuti para kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro tersebut berlangsung di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (22/9) hingga Rabu (23/9).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pengelolaan anggaran pemerintah harus diawali dengan perencanaan yang matang. Terlebih, kegiatan yang membutuhkan anggaran besar dan memiliki spesifikasi teknis tertentu.
Menurutnya, perencanaan harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang memahami pekerjaan serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan.
“Pekerjaan yang memerlukan pembiayaan besar dan perencanaan teknis secara detail tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaannya, SDM-nya, serta pelaksanaannya benar-benar sesuai ketentuan,” kata Nurul.
Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nurul menyebut, laporan masyarakat juga menjadi bagian dari bahan pemeriksaan. Jika terdapat laporan mengenai spesifikasi atau kondisi fisik pekerjaan, Inspektorat akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
“Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Nurul juga mengingatkan para kepala desa mengenai kondisi fiskal Kabupaten Bojonegoro yang mengalami penurunan.
Ia menyebut, APBD Bojonegoro yang sebelumnya berada di kisaran Rp8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp6 triliun. Bahkan, ke depan anggaran daerah diproyeksikan berada di kisaran Rp5 triliun.
“Karena itu, kemampuan kita dalam mengalokasikan anggaran juga harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” terangnya.
Menurut Nurul, kondisi tersebut membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap program perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Penurunan produksi minyak dan gas bumi juga turut berdampak terhadap pendapatan daerah. Produksi migas yang pada 2020 disebut mencapai sekitar 235 ribu barel per hari, kini berada di kisaran 115 ribu barel per hari.
Karena itu, pengelolaan anggaran yang cermat dinilai semakin penting, termasuk di tingkat pemerintahan desa.
Nurul berharap kegiatan penguatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman kepala desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk pelaksanaan BKK Desa.
Ia menekankan agar setiap tahapan kegiatan dilakukan secara tertib, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
“Yang penting persiapannya lengkap, waktunya jelas, kemudian pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja,” pungkasnya. (adi)
*sumber: bojonegorokab.go.id
